Presiden Amerika Serikat, Joe Biden (Foto: AP/Evan Vucci)
JAKARTA, Jurnas.com - Presiden Joe Biden mengatakan, Amerika Serikat (AS) akan mengenakan "biaya lebih lanjut" pada Iran atas tindakan kerasnya yang mematikan terhadap protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini.
"Pekan ini, AS akan mengenakan biaya lebih lanjut kepada pelaku kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai. Kami akan terus meminta pertanggungjawaban pejabat Iran dan mendukung hak-hak warga Iran memprotes secara bebas," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Jurgen Klopp Tolak Tawaran Latih Timnas AS
Biden mengatakan sangat prihatin terkait laporan penindasan yang semakin intensif terhadap para pengunjuk rasa. Ia juga menyatakan, Washington mendukung "semua warga Iran yang menginspirasi dunia dengan keberanian mereka".
Presiden AS tidak memberikan indikasi tentang tindakan apa yang dia pertimbangkan terhadap Iran, yang sudah berada di bawah sanksi ekonomi AS yang melumpuhkan sebagian besar terkait dengan program nuklirnya yang kontroversial.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu Iran) menuduh pemimpin AS munafik dalam menerapkan hak asasi manusia untuk memberlakukan tindakan hukuman baru.
"Akan lebih baik bagi Joe Biden untuk berpikir sedikit tentang catatan hak asasi manusia di negaranya sendiri sebelum membuat gerakan kemanusiaan, meskipun kemunafikan tidak perlu dipikirkan," kata Juru Bicara Kemenlu Iran, Nasser Kanani seperti dilaporkan media Iran.
Jurgen Klopp Tolak Tawaran Latih Timnas AS
"Presiden AS harus prihatin dengan berbagai sanksi terhadap bangsa Iran, sanksi yang dikenakan terhadap negara mana pun adalah contoh yang jelas dari kejahatan terhadap kemanusiaan," tambahnya.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Senin menuduh AS dan Israel mengobarkan protes. "Kerusuhan direkayasa AS dan pendudukan, rezim Zionis palsu, serta agen bayaran mereka, dengan bantuan beberapa pengkhianat Iran di luar negeri," kata Khamenei.
Dalam komentar publik pertamanya atas kematian Amini, Khamenei yang berusia 83 tahun menekankan bahwa polisi Iran harus berdiri melawan penjahat.
Khamenei mengatakan beberapa orang, tanpa bukti atau penyelidikan, telah membuat jalan-jalan berbahaya, membakar Alquran, melepaskan jilbab dari wanita bercadar dan membakar masjid dan mobil.
Ia menambahkan bahwa ini bukan tentang jilbab di Iran, dan bahwa banyak wanita Iran yang tidak mengenakan jilbab dengan sempurna termasuk di antara pendukung setia republik Islam.
Iran telah berulang kali menuduh kekuatan luar memicu protes dan pekan lalu mengatakan sembilan warga negara asing, termasuk dari Prancis, Jerman, Italia, Belanda dan Polandia, telah ditangkap.
Amini, 22, dinyatakan meninggal pada 16 September, beberapa hari setelah polisi moral yang terkenal menahan orang Kurdi Iran karena diduga melanggar aturan yang mengharuskan wanita mengenakan jilbab dan pakaian sederhana.
Kemarahan atas kematiannya memicu gelombang protes terbesar di Iran dalam hampir tiga tahun dan tindakan keras negara yang telah melihat sejumlah pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 1.000 ditangkap.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyuarakan keprihatinan mendalam setelah polisi anti huru hara Iran menggunakan gas air mata dan senjata paintball terhadap ratusan mahasiswa di Universitas Teknologi Sharif Teheran pada Minggu malam.
Protes juga menyebar ke sekola, di mana rekaman video yang dibagikan oleh kelompok hak asasi Kurdi Hengaw menunjukkan siswi berdemonstrasi di dua kota di provinsi asli Kurdistan Amini.
Setidaknya 92 pengunjuk rasa tewas sejauh ini dalam demonstrasi Amini, kata kelompok Hak Asasi Manusia Iran yang berbasis di Oslo, yang telah bekerja menilai jumlah korban tewas meskipun internet padam dan memblokir WhatsApp, Instagram, dan layanan online lainnya.
Amnesty International mengatakan sebelumnya telah mengkonfirmasi 53 kematian, setelah kantor berita semi-resmi Iran Fars mengatakan pekan lalu bahwa sekitar 60 orang telah meninggal. Setidaknya 12 anggota pasukan keamanan dilaporkan tewas sejak 16 September.
Sumber: AFP
KEYWORD :Amerika Serikat Kebebasan Warga Iran Mahsa Amini Ayatollah Ali Khamenei
