Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Achmad Hafisz Tohir. (Foto: Jaka/Man)
Jakarta, Jurnas.com - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan adanya penambahan keterwakilan negara dalam Dewan Keamanan PBB.
Wakil Ketua BKSAP DPR, Achmad Hafisz Tohir meyakini penambahan kerterwakilan negara itu diyakini dapat meningkatkan pengawasan dalam menanggulangi kelaparan dan pengelolaan perdamaian di berbagai belahan dunia.
Tercatat setidaknya ada 811 juta manusia di penjuru dunia dilanda krisis pangan. Konflik berkepanjangan, perubahan iklim serta pandemi Covid-19 menjadi sumber penyebab krisis pangan dunia.
"Seharusnya PBB dapat berperan lebih dalam menanggulangi kelaparan dan mengantisipasi konflik senjata. Pasalnya PBB dibentuk untuk membawa misi perdamaian dunia dan meredam konflik antar negara," kata Hafisz Tohir dalam keterangan resminya, Minggu (16/10).
Hal yang sama diutarakannya dalam sesi `Security Council Sidang` IPU ke-145 di Kigali, Rwanda, Jumat (14/10) lalu. Selain isu keamanan, sesi tersebut juga fokus terhadap isu ketahanan pangan dan ancaman kelaparan yang melanda sebagian negara.
Dalam forum tersebut, Hafisz Tohir juga menanyakan kepada PBB, apakah pengawasan `UN Security Council` (Dewan Keamanan/DK PBB) sudah berjalan dengan baik. Ia juga mempertanyakan metode pengambilan keputusan apakah sudah mewakili negara di dunia.
"Kita harus punya perwakilan-perwakilan. Katakanlah Asia Tenggara 1, Eropa punya 5, paling tidak seluruh bangsa punya keterwakilannya. UN ini untuk melindungi negara-negara dunia agar perdaiaman bisa tercapai,” terangnya.
Politikus PAN ini berharap masukan yang ia sampaikan pada sesi Security Council didengar oleh pihak PBB. Dengan begitu, akan ada evaluasi untuk membenahi pengelolaan keamanan dunia yang erat kaitannya dengan rantai pasokan pangan.
KEYWORD :
Warta DPR BKSAP Achmad Hafisz Tohir PBB kelaparan pangan
