Menteri Susi Janjikan Buka Akses Masyarakat Miskin

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengakui, ada ketidakadilan kesempatan ekonomi saat ini. Sehingga perlu kebijakan yang afirmatif untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat miskin dan yang termarjinalkan.

"Tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan - perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil atau haji-haji pemilik kapal dipersulit. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan bantuan KKP diperioritaskan untuk nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan", ujar Menteri Susi saat konferensi pers di kantornya di Jakarta, Kamis (19/01).

Makanya, kata Menteri Susi,  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas di tahun 2017. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP tahun 2016.  Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden pada saat Sidang Kabinet Paripurna agar para menteri bekerja untuk menurunkan kesenjangan pendapatan.

Selain perlakuan khusus, Dikatakan Menteri Kelautan lagi,   juga menyoroti ketergantungan KKP terhadap dinas-dinas di daerah. Ia menginstruksikan agara jajarannya turun ke lapangan memantau langsung, terutama untuk mencapai transparansi pengumuman calon penerima bantuan. "Untuk mewujudkan ini, KKP butuh bantuan media dan masukan dari masyarakat agar tidak ada lagi kelompok yang mendapat bantuan berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat di daerah," ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka Satu Data, KKP sedang berupaya untuk mengintegrasikan data pelaku perikanan yang  sudah pernah menerima bantuan dari KKP. "data ini akan membantu KKP untuk mengidentifikasi calon penerim bantuan dan memastikan bahwa bantuan tidak diberikan ke pihak yang sama berulang kali," ujarnya.

Susi menargetkan, semua program dan intervensi KKP harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi seperti Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku, akan dijadikan prioritas pembangunan industri perikanan baru secara terintegrasi melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Merauke, Biak Numfor, Timika, Rote Ndao, dan Sumba Timur.

Susi menilai, keberpihakan terhadap maayarakat dalam pelaksanaan program perioritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat penting untuk pemerataan kesejahteraan. "KKP dengan anggaran Rp9,2 T di tahun 2017,harus bisa mendongkrak pertumbuhan PDB, namun juga sengan menjaga agar kesenjangan tidak melebar," ujarnya. (Khairul Anwar)

KEYWORD :

Kesenjangan nelayan Menteri KKP Susi Pudjiastuti

PKS Dukung Penggabungan UU Pasca Pengahapusan PT 20 Persen

KPK Panggil Kader PDIP Hingga PLT DIrjen Imigrasi Terkait Hasto Kristiyanto

Ancelotti Puji Mbappe Usai Madrid "Dibungkus" Barcelona

Nunez Diincar Al-Hilal, Liverpool Pasang Banderol Selangit

Kebakaran Palisades, Rumah Mewah Paris Hilton hingga Anna Faris Musnah Dilalap Api

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas