Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak direksi dan komisaris Pertamina melakukan efisiensi agar dapat menekan harga jual BBM-nya. Dengan begitu, harga jual BBM Pertamina dapat bersaing dengan BBM operator swasta.
"Kalau mau adil, Pertamina harus evaluasi model penghitungan harga jual BBM selama ini. Sebab rumus yang ada sekarang terbukti tidak efisien sehingga harga jual BBM Pertamina lebih mahal daripada BBM swasta. Ini bisa membahayakan keberadaan Pertamina sendiri," kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebutkan, sebenarnya sudah lama DPR minta kepada Pertamina untuk membuka hitung-hitungan harga jual BBM baik yang subsidi maupun yang umum. Tapi sampai sekarang Pertamina tidak dapat menjelaskan secara utuh. Sehingga soal harga jual BBM Pertamina ini tidak bisa diperkirakan secara objektif.
"Saat ini Pertamina menjual BBM subsidi dan umum. BBM subsidi hanya solar dan pertalite. Jadi BBM lainnya seperti Pertamax bukanlah BBM bersubsidi. Karena BBM jenis umum, maka harganya mengikuti mekanisme pasar. Kalau mengikuti harga pasar maka harga jualnya harus kompetitif. Kalau tidak maka akan ditinggal pelanggannya," kata Mulyanto.
Legislator Dapil Banten III ini juga meminta jajaran Komisaris Pertamina meningkatkan fungsi pengawasan. Menurutnya, Komisaris harus bertanggungjawab ketika terjadi inefisiensi yang berujung pada tingginya harga jual BBM Pertamina.
"Komisaris harus mendorong Pertamina meningkatkan efisiensi manajemennya agar harga bbm non subsidinya kompetitif. Masak Pertamina kalah dengan swasta yang tidak diback-up secara langsung oleh Pemerintah. Ahok perlu lebih aktif mengawal kerja Pertamina agar lebih baik," katanya.
Mulyanto menjelaskan seharusnya Pertamina dapat lebih baik dari operator swasta. “Yang menarik kasus Revvo 89 yg pernah dijual lebih murah dari premium-90, yang notabene bbm bersubsidi. Begitu juga yang terjadi dengan BBM dari Shell. Berarti Shell dan Vivo lebih efisien manajemen bisnisnya. Karena ini kan mengikuti mekanisme pasar. Kalau pertamax mahal tentu akan kurang diminati masyarakat. Dalam jangka panjang akan merugikan Pertamina," tandasnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Pertamina BBM Ahok Mulyanto PKS
