Seorang pemrotes menambahkan ban lain ke barikade yang terbakar selama protes menuntut pengunduran diri Presiden Jovenel Moise karena meroketnya harga yang telah berlipat dua untuk barang-barang pokok di tengah tuduhan korupsi pemerintah, di Port-au-Prince, Haiti, Sabtu, 18 Mei. 2019. (Foto oleh AP)
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala pengungsi PBB meminta negara-negara untuk menangguhkan setiap pemulangan paksa warga Haiti ke negara mereka, di mana kekerasan geng dan ketidakstabilan politik memicu krisis kemanusiaan dan keamanan.
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi mengimbau kepada semua negara untuk berdiri dalam solidaritas dengan Haiti dan mendesak mereka untuk tidak mengembalikan warga Haiti ke negara yang sangat rapuh.
"Perempuan, anak-anak, dan pria Haiti yang berada di luar negeri dan kembali ke Haiti dapat menghadapi risiko keamanan dan kesehatan yang mengancam jiwa, dan pengungsian lebih lanjut di dalam negeri," kata badan pengungsi PBB, UNHCR.
Haiti telah mengalami peningkatan kekerasan selama berbulan-bulan, ketika geng-geng bersenjata berjuang untuk mendapatkan kendali dalam kekosongan politik yang diciptakan oleh pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada Juli 2021.
Ribuan warga Haiti telah meninggalkan negara itu, serta negara-negara tuan rumah lainnya di wilayah Amerika di mana mereka telah hidup dalam kondisi yang memburuk, dengan harapan mencapai Amerika Serikat.
Banyak yang telah melakukan perjalanan berbahaya melalui laut atau berjalan dengan susah payah melalui jalur hutan yang berbahaya antara Kolombia dan Panama, yang dikenal sebagai Celah Darien.
Tetapi Amerika Serikat (AS) mempertahankan pembatasan ketat di perbatasan selatannya dengan Meksiko, menolak sebagian besar pencari suaka tanpa menawarkan mereka kesempatan untuk mengajukan klaim perlindungan.
Tahun lalu, otoritas AS melakukan deportasi massal sistematis terhadap warga Haiti, yang memicu kecaman dari kelompok hak asasi dan pakar PBB.
Kembali di Haiti, dalam beberapa minggu terakhir geng-geng kuat telah mempertahankan blokade terminal bensin utama di ibukota, Port-au-Prince, yang menyebabkan kekurangan bahan bakar dan air yang mengerikan.
Rumah sakit terpaksa menghentikan layanan karena kekurangan listrik, yang juga memperumit respons terhadap wabah kolera baru.
Bulan lalu, Penjabat Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry meminta masyarakat internasional untuk membantu membentuk angkatan bersenjata khusus untuk memadamkan kekerasan – seruan yang didukung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Kelompok masyarakat sipil Haiti, bagaimanapun, telah menyuarakan keprihatinan tentang prospek kekuatan asing masuk ke negara itu, dengan mengatakan intervensi semacam itu secara historis membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan.
Tetapi situasi di jalan-jalan Port-au-Prince terus memburuk dan banyak yang mengatakan sesuatu perlu dilakukan untuk melindungi penduduk.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang mengerjakan resolusi untuk membentuk “misi bantuan keamanan internasional non-PBB” di Haiti untuk menanggapi krisis.
Inisiatif itu tampaknya terhenti, meskipun Brian Nichols, asisten menteri luar negeri AS untuk Belahan Barat, mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa ia sangat optimis negara-negara akan dapat bersatu.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengatakan selama perjalanan ke Kanada pekan lalu bahwa diskusi sedang berlangsung untuk menentukan negara mana yang bersedia berpartisipasi.
"Tujuan dari misi semacam itu adalah untuk mendukung Polisi Nasional Haiti dalam melakukan pekerjaan mereka," katanya, "untuk memastikan bahwa negara sekali lagi benar-benar mengendalikan negara, bukan geng yang saat ini merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi. kita hadapi untuk benar-benar dapat bergerak maju dan membantu Haiti."
Dalam pernyataan terpisah pada hari Kamis, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk mengatakan "tindakan mendesak dan berkelanjutan" diperlukan.
"Orang-orang dibunuh dengan senjata api, mereka sekarat karena mereka tidak memiliki akses ke air minum yang aman, makanan, perawatan kesehatan, perempuan diperkosa geng tanpa hukuman. Tingkat ketidakamanan dan situasi kemanusiaan yang mengerikan telah menghancurkan rakyat Haiti," kata Turk.
PBB juga memperingatkan bahwa kerawanan pangan sedang meningkat, dengan 4,7 juta orang Haiti sekarang menghadapi kelaparan akut.
Sumber: Al Jazeera
KEYWORD :Filippo Grandi Warga Haiti Geng Bersenjata
