Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono. Foto: dok. Jurnas.com
JAKARTA, Jurnas.com – Jasa Raharja terus mendorong masyarakat, khususnya para generasi muda Indonesia, untuk berperan serta dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.
Kolaborasi tersebut penting dilakukan guna mengakselerasi tujuan pemerintah dalam menekan kasus kecelakaan di jalan raya.
Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan, upaya Jasa Raharja merangkul generasi muda dalam program pencegahan laka lantas, sudah banyak dilakukan. Selain melalui pembentukan komunitas tertib berlalu lintas, juga melalui kompetisi Road Safety Innovation (JR-Rovation) yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
“JR-Rovation adalah salah satu upaya Jasa Raharja untuk mewadahi dan mengajak generasi muda, khususnya para mahasiswa, agar terlibat secara aktif dalam kampanye pencegahan kecelakaan lalu lintas,” ujar Rivan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (4/12/2022).
JR-Rovation, kata Rivan, bukan sekadar ajang kompetisi, karena inovasi dan berbagai gagasan yang dihasilkan dari ajang tersebut, nantinya bisa dipergunakan oleh Jasa Raharja maupun instansi terkait untuk mendukung program pencegahan kecelakaan.
“Tentu karya-karya mereka, baik berupa alat, maupun program, dapat diimplementasikan sebagai pendukung instansi berwenang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Rivan mengungkapkan, generasi muda sebagai penerus bangsa, memiliki peranan penting dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, tak terkecuali dalam hal penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Apalagi, lanjutnya, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, sebagian besar terjadi melibatkan usia produktif, yaitu 15-24 tahun.
<span;>“Itu sebabnya, generasi muda menjadi fokus utama kami dalam melakukan berbagai program pencegahan kecelakaan lalu lintas,” ungkap Rivan.
<span;>Rivan berharap, dengan adanya peran aktif dari generasi muda, berbagai upaya
<span;>penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Jasa Raharja bisa semakin masif. Sehingga, memberikan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.
<span;>"Saya mengucapkan selamat kepada pemenang JR-Rovation tahun ini dan diharapkan akan semakin banyak yang
<span;>terlibat untuk penyelenggaraan event berikutnya," ungkap Rivan.
<span;>Direktur Informasi Komunikasi Polhukam Kemenkominfo, Bambang Gunawan, dalam sambutan yang diwakili oleh Filmon Leonard Warouw, menyatakan pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya di bidang hukum. Pembangunan tersebut dilakukan dengan pembaharuan di hukum pidana.
<span;>“Proses (pembaharuan KUHP) ini berlangsung secara transparan dan terbuka serta melibatkan berbagai pihak seperti LSM, masyarakat umum, akademisi, dan para ahli,” jelas Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam Kemkominfo melalui keterangan tertulis yang diterima jurnas.com di Jakarta, Minggu (4/12/2022).
<span;>Informasi mengenai RUU KUHP penting untuk diteruskan ke masyarakat guna meluruskan berbagai hal soal hukum pidana. Terlebih, menekankan urgensi pengesahan RUU KUHP sebagai produk hukum hasil pemikiran anak bangsa.
<span;>“Sayangnya masih banyak sekali disinformasi terkait KUHP ini yang perlu diluruskan. Oleh karena itu, kita mengadakan seminar pada saat ini baik secara offline maupun online yang diikuti seluruh Indonesia,” tegasnya.
<span;>Penjelasan soal disinformasi pasal-pasal krusial KUHP, dibuka oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika 2007-2022, Henri Subiakto. Menurutnya, hoaks terjadi karena banyaknya disinformasi atau kurangnya pengertian informasi dari topik-topik kontroversi seperti pandemi, vaksin, IKN, UU Cipta Kerja, ITE, dan sekarang KUHP. Oleh karena itu, diperlukannya sosialisasi atau penyebaran informasi yang sesuai agar tidak terjadi hoaks. Salah satunya, soal penghinaan dan pencemaran nama baik di RUU KUHP.
<span;>“Konon katanya penghinaan dan pencemaran nama baik yang ada di ITE itu dihapus oleh RUU KUHP, apakah benar? Saya katakan pasal ITE tidak berlaku karena dalam dunia hukum jika ada hukum yang mengatur hal yang sama, maka hukum baru mengesampingkan hukum yang lama. Tapi bukan berarti norma itu hilang, namun dipindah di pasal 437 dalam KUHP tentang pencemaran nama baik,” katanya.
<span;>Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Afdhal Mahatta, dalam sesi selanjutnya juga menekankan keunggulan dan urgensi pengesahan RUU KUHP. “Keunggulan RUU KUHP adalah mengadopsi living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat, pemerintah memberikan legitimasi bahwa negara Indonesia mengakui hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat baik dari Aceh sampai Papua, yang kemudian dibatasi bahwa hukum adat tidak termasuk dalam hukum yang diatur dalam KUHP dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, HAM dan asas-asas hukum umum,” jelasnya.
<span;>Menurutnya, RUU KUHP memang bukan merupakan produk yang sempurna, namun jauh lebih baik dari KUHP yang berlaku sekarang.
<span;>Pemerintah dan Komisi III DPR RI pada sidang terakhir sudah menyetujui RUU KUHP dan dapat disahkan pada sidang paripurna di Desember 2022. Kemudian, akan berlaku 3 tahun sejak KUHP disahkan.
<span;>Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, Rizanizarli, membahas tentang living law di dalam RUU KUHP, khususnya hubungan dengan hukum adat yang masih kental diterapkan di Aceh.
<span;>Menurutnya, Pasal 2 RUU KUHP mempertahankan hukum yang hidup di landasi pemikiran bahwa di beberapa daerah di Indonesia masih berlaku adanya hukum tidak tertulis yang hidup dan berlaku sehingga hukum di daerah yang ada dan lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
<span;>“Tapi saya sepakat, Pasal 2 RUU KUHP ini tetap dipertahankan karena membawa kebaikan yang cukup bagus bagi masyarakat adat, tapi kita harus lihat juga apakah ada pertentangan-pertentangannya,” ucapnya. KEYWORD :
Jasa Raharja JR-Rivation Road Safety Innovation
