Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo (kanan). (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berbeda data serta pandangan soal ketersediaan stok pangan beras nasional.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo bilang terkait hal itu seyogyanya Pemerintah melalui, Kementan dan Kemendag tidak boleh main-main. Karena menurutnya, selama ini terkait data yang dicermati selalu pada posisi grey area (abu-abu) dan mundah dipermainkan siapa punya kepentingan sehingga selalu menjadi perdebatan baik pemerintah maupun publik.
"Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data maka BPS-lah berhak untuk menetapkan data karena merupakan lembaga negara punya tanggungjawab," kata Firman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/12).
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan ada dua hal penting perlu diingat mengenai persoalan mengenai ketersedian stok pangan beras nasional ini
Pertama, Kalau salah menatapkan data produksi jangan sampai terjadi efek negatif bagi petani karena yang seharusnya tidak perlu import karena produki nasional sudah mencukupi karena perbedaan data Kemendag mungkin tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan dan melemahkan semangat petani yang berakibat pasti harga beras merosot tajam dan petani tidak mampu bersaing.
Kedua, kalau data produksi Kementan salah maka akan berdampak negatif bagi pemerintah kalau stok beras nasional tidak mencukupi maka akan terjadi gejolak dan krisis pangan di masyrakat karena beras mahal dan kesulitan untuk dibeli. Dan kalau terjadi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pangan pokok maka akan berdampak kenaikan inflasi tidak terkendali.
"Jadi akibat data tidak sinkron ini maka ada unsur-unsur negatif harus dihadapi. Untuk itu karena kesimpangsiuran data ini pemerintah harus menyikapi dengan serius agar tidak terjadi perdebatan berkelanjutan seperti ini," tegas legislator dari dapil Jateng III ini.
Tentang data produksi Komisi IV, kata Firman, sejak tahun 2009 selalu mengkritisi karena selalu tidak pernah sinkron atara data produksi Kementan dan kemendag. Apalagi dengan anomali cuaca extrim saat ini semua harus waspada dan sudah banyak negara didunia sudah terancam krisis pangan seperti dirilis IMF dan Word Bank karena pangan adalah hak asasi manusia.
Apalagi, World Bank akhir-akhir ini juga telah mengumumkan bahwa harga beras di Indonesia adalah termahal di tingkat ASEAN karena dilepas dengan mekanisme pasar
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyoroti polemik beras yang sempat terjadi. Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) mengklaim produksi beras surplus 7 juta ton.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi IV Mentan Mendag beras Firman Soebagyo BPS
