Ilustrasi Drone. (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Militer Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa pesawat tak berawak Korea Utara telah melanggar zona larangan terbang utama di sekitar kantor kepresidenan selama serangan yang jarang terjadi bulan lalu yang sebelumnya dibantah.
Ketegangan militer di semenanjung Korea meningkat tajam tahun lalu ketika Korut melakukan uji coba senjata penghancur sanksi hampir setiap bulan, termasuk menembakkan rudal balistik antarbenua tercanggih yang pernah ada.
Pyongyang kemudian mengirim lima drone melintasi perbatasan ke wilayah udara Korea Selatan pada 26 Desember, insiden pertama dalam lima tahun, mendorong Seoul untuk mengerahkan jet untuk merespons.
Militer Korea Selatan telah meminta maaf setelah gagal menembak jatuh salah satu drone, meskipun telah beroperasi selama lima jam, yang disalahkan karena drone itu "terlalu kecil".
Itu juga berulang kali membantah laporan bahwa drone telah menyusup ke zona larangan terbang utama, yang dikenal sebagai P-73, yang mencakup langit di atas kantor kepresidenan Korea Selatan.
Presiden Korsel Upayakan Dialog dan Jalan Penyatuan dengan Pyongyang yang Dianggap Terisolasi
"Tidak benar bahwa (drone Korea Utara) tidak melewati Yongsan," kata juru bicara Kepala Staf Gabungan, Lee Sung-jun pada hari Kamis, mengacu pada lokasi kantor kepresidenan dan kementerian pertahanan.
Seorang pejabat militer mengatakan penyelidikan telah menemukan bahwa "jejak drone kecil musuh" telah melewati ujung utara zona larangan terbang. "Kami memperjelas bahwa tidak ada masalah dengan keamanan kantor Yongsan," kata pejabat tersebut.
Mencemaskan
Militer Korea Selatan mengatakan pekan lalu Korea Utara "tidak dapat memperoleh informasi yang berarti" dengan serangan pesawat tak berawak karena apa yang digambarkan sebagai tingkat teknologi Pyongyang yang rendah.
Tetapi agen mata-mata Seoul mengatakan kepada anggota parlemen pada hari Kamis "ada kemungkinan" bahwa drone Korea Utara mengambil foto dari kantor kepresidenan Korea Selatan, Rep. Youn Kun-young dari oposisi utama Partai Demokrat mengatakan kepada wartawan.
"Sangat mengkhawatirkan bahwa Yongsan, di mana fasilitas kontrol keamanan tertinggi Korea Selatan berada, disusupi di tengah ketegangan antara kedua Korea," kata seorang profesor di Universitas Kajian Korea Utara di Seoul, Yang Moo-jin kepada AFP.
Dia mengatakan penolakan awal juga kemungkinan akan merusak kepercayaan publik.
Korea Selatan di bawah Presiden Yoon Suk-yeol telah meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan sedang berdiskusi dengan Washington tentang perencanaan dan latihan bersama yang melibatkan aset nuklir AS.
Sarjana studi Korea Utara Ahn Chan-il mengatakan kepada AFP bahwa Yoon yang hawkish tampaknya telah menjadi "sosok yang ditakuti" di Pyongyang. "Serbuan pesawat tak berawak bisa menjadi uji terbang jika terjadi upaya pembunuhan di masa depan," katanya.
KEYWORD :Drone Korea Utara Korea Selatan Zona Larangan
