Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto Wardoyo berbincang dengan warga di NTT, Selasa (22/3).
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menanggapi adanya kasus 19 anak menderita gizi buruk di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Hasto mengatakan, jumlah balita di Jakarta saat ini sekitar 790 ribu. Sementara itu, prevalensi stunting di ibu kota yakni di atas 14 persen, sehingga dengan ditemukannya 19 anak yang mengalami gizi buruk tersebut dinilainya sangat wajar.
"Bisa dibayangkan kalau stuntingnya 14 persen. Berarti masih ada sekitar 110 ribu balita stunting di DKI. Wajar dong kalau di Pejaten masih ada 19 anak gizi buruk," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/01).
Hasto menjelaskan, prevalensi stunting di DKI Jakarta merupakan terendah kedua setelah Bali. Dengan prevalensi stunting 14 persen tersebut dinilainya masih cukup baik.
"Jakarta tidak termasuk tinggi, Sulawesi Barat (Sulbar) Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Aceh jauh lebih tinggi," terang Hasto.
Hasto menuturkan, kondisi gizi buruk pada anak tersebut sebetulnya bisa diatasi. BKKBN sendiri, kata Hasto, memiliki program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), dimana para donatur bisa memberikan bantuan untuk melakukan intervensi gizi kepada anak berisiko stunting.
"Di Jakarta banyak pengusaha, banyak orang kaya. Harapan saya program Bapak Asuh Anak Stunting sukses di DKI dan akan cepat menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem," ujar Hasto.
Hasto pun menjelaskan bagaimana cara untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, salah satunya melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Satgas Stunting yang akan menerima dan mengatur serta memadupadankan data anak berisiko stunting di daerah tersebut agar bisa mendapat bantuan dan pendampingan.
"Di luar DKI ada data keluarga risiko tinggi stunting. Saya kira sistem yang di DKI akan mengatur itu. Tapi khusus DKI punya data sendiri berbasis carik Jakarta," ungkap dia.
Terkait dengan kasus 19 anak menderita gizi buruk, Hasto pun mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Penjabat Gubernur (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Saya akan komunikasikan dengan Gubernur. Selama ini memang DKI tidak mengikuti sistem pendataan BKKBN," ungkap dia.
Sebelumnya, dilaporkan 19 anak di Kelurahan Pejaten Barat mengalami gizi buruk dan penyakit penyerta. Kejadian ini diketahui berdasarkan hasil identifikasi petugas kelurahan dan puskesmas Pejaten Barat pada September 2022.
KEYWORD :Gizi Buruk BKKBN Hasto Wardoyo Pejaten Barat Jakarta Selatan
