Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni
Jakarta, Jurnas.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mengebut pembahasan aturan terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah jalan di Jakarta.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, usulan tarif jalan berbayar berkisar Rp5.000 hingga Rp19.000. Menurutnya, Dishub DKI Jakarta masih fokus pada penuntasan regulasi terkait dengan penerapan ERP di sejumlah jalan Jakarta.
Kata Syafrin, untuk penerapan aturan tersebut diperlukan adanya Peraturan Daerah yang saat ini sudah dibahas oleh DPRD DKI Jakarta.
Penerapan ERP ini lantas mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Legislator asal DKI Jakarta ini menyebut penerapan ERP terbukti efektif kurangi kemacetan di beberapa negara.
“Saya mendukung untuk diterapkannya aturan jalanan berbayar di ruas jalan tertentu di Jakarta. Karena sistem ERP sudah banyak diterapkan di beberapa negara dan tergolong efektif tekan angka kemacetan,” kata Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Selasa (17/1).
“Sehingga saya rasa sudah saatnya Jakarta sebagai salah satu kota dengan mobilitas terpadat di dunia untuk terapkan aturan ini. Sebab transportasi menjadi sektor penyumbang polusi terbesar di Jakarta” tambahnya.
Di sisi lain, Sahroni meminta fasilitas yang disediakan harus memadai. Dirinya tidak ingin ketika peraturan sudah diterapkan, masyarakat sudah membayar, tapi manfaat yang dirasakan tidak maksimal.
“Pokoknya berapa pun harga yang dipatok, hasil atau imbal balik yang didapatkan masyarakat harus worth it dan berimbang. Jangan sampai sudah berbayar tapi jalanannya masih rusak, aspal jelek, dan lain sebagainya. Jadi asas kebermanfaatannya benar-benar harus dikaji dan diperhatikan,” pungkas Sahroni.
KEYWORD :Ahmad Sahroni Komisi III DPR Wacana ERP electronic Road Pricing Bermanfaat ke Publik
