Money Charger Diduga "Nyambi" Perantara Dana Bisnis Narkotika

Jakarta - Badan Narkotika  Nasional (BNN) mengungkapkan, sebanyak enam kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank atau money changer terindikasi dijadikan perantara penyaluran dana untuk bisnis Narkoba dengan nilai hampir Rp4 triliun.

Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN,  Brigadir Jenderal Pol Rokhmad Sunanto mengatakan dari enam KUPVA tersebut, empat usaha tidak memiliki izin, sedangkan dua usaha lainnya menyalahgunakan izin dari BI. "Terakhir yang kita temukan nilai dana dari satu KUPVA terakhir Rp3,6 triliun, sisanya masing-masing puluhan miliar," ujar dia.

Diungkapkannya, KUPVA yang terindikasi menjadi tempat penukaran dana Rp3,6 triliun untuk narkoba berlokasi di Jakarta. Sedangkan lima KUPVA lainnya berlokasi di beberapa daerah, seperti Medan, Sumatera Utara dan Batam. "Yang satu yang terbesar itu nanti akan kami kasih tau infonya, tapi belum sekarang," ujarnya.

Brigjen Rokhmad mengatakan, dari penyidikan sementara oleh BNN, enam KUPVA tersebut dijadikan lokasi pertukaran dana hasil bisnis narkoba. Kemudian dana hasil pertukaran tersebut ditransfer ke rekening di luar negeri melalui perbankan.

"Maka dari itu OJK juga harus bertindak karena ada keterlibatan perbankan. KUPVA tersebut kami lihat jadi penampungan," tambah ujar Rokhmad dilansir Ant.

Beberapa modus bisnis narkorba yang melibatkan KUPVA. Modus yang paling sering digunakan adalah melibatkan KUPVA tidak berizin yang tidak memberikan laporan kepada BI. Kemudian, KUPVA yang tidak berizin ini juga dimanfaatkan oleh KUPVA yang beirizin.

"KUPVA tidak berizin ini jadi perantara. Modusnya KUPVA dijadikan tempat penampungan dana. Pengedar narkoba juga biasanya menggunakan identitas palsu dan dokumen palsu," ujar dia.

Dengan kondisi tersebut, Rokhmad meminta BI untuk menertibkan KUPVA tidak berizin. Berdasarkan data BI, terdapat 612 KUPVA tidak berizin, dan 1064 KUPVA berizin. "KUPVA tidak berizin paling banyak di DKI Jakarta dan sekitarnya, Lhokseumawe, Kalimantan Timur dan Kediri," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Eni V. Panggabean.

KEYWORD :

Transaksi Narkoba BNN

Operasi Lilin 2024, Polri Terjunkan 141.605 Personel Gabungan

Negosiasi Kontrak Alot, Juventus Bakal Lepas Vlahovic

KPK Selisik Aliran Dana Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen

Dua Jam, Budi Arie Diperiksa Sebagai Saksi Judi Online Oknum Komdigi

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan