Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyayangkan keputusan pemerintah menghentikan riset pesawat udara nir-awak (PUNA) dan memilih impor drone bersenjata dari Turkiye.
Menurutnya keputusan itu tidak masuk akal dan berpotensi merugikan negara, terutama terkait dengan pengembangan riset teknologi militer.
Mulyanto menyebut impor drone bersenjata dari Turkiye itu sangat melukai perasaan para peneliti dan periset Indonesia. Karena sebenarnya produk yang mau diimpor itu bisa dibuat dan diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan dalam negeri. Sebagaimana diketahui sebelumnya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) yang sekarang berubah menjadi BRIN permah menjadikan PUNA sebagai riset unggulan dan prioritas nasional.
"Ini adalah bentuk kemalasan dan masa bodoh pemerintah atas pengembangan teknologi hankam dan kedirgantaraan nasional. Kasus ini kan membuat kita berang. Betapa pemerintah senangnya hanya jalan pintas impor produk bangsa lain. Sementara alergi dengan riset dan inovasi anak bangsa," tegas Mulyanto kepada wartawan, Rabu (1/3).
Politisi PKS itu menduga keputusan impor drone bersenjata dari Turkiye merupakan bagian dari program pelemahan riset nasional. Sebab sebelumnya LAPAN, badan penyelenggara keantariksaan, sesuai amanat UU Keantariksaan, dibubarkan. Sekarang riset drone militer BPPT dihentikan dan diikuti dengan kebijakan mengimpor barang serupa dari luar negeri.
Raih Hidup Sehat Sampai Usia Lanjut
"Ini kan langkah yang kontraproduktif dalam bingkai membangun kemampuan teknologi hankam nasional. Masak kita malah mau riset sistem pemilu terbuka-tertutup, riset minyak goreng atau riset kencur yang kontroversial. Sementara riset bidang-bidang unggulan dan strategis malah distop. Seperti riset dan pengembangan dron militer Elang Hitam," terang Mulyanto.
Dia menyebut alasan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menghentikan riset drone karena takut diembargo negara lain sangat mengada-ada.
"Kepala BRIN kurang jauh mainnya, kurang gaul. Itu sebabnya Kepala BRIN gampang dikibulin dan ditakut-takuti oleh mafia impor yang mau cari cuan dari proyek ini," sindir Mulyanto.
Ia membantah riset drone ini akan ditentang negara lain. Karena faktanya negara lain santai-santai saja melaksanakan riset dan memprodukai drone bersenjata untuk kepentingan pertahanan dalam negeri bahkan ekspor.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto Kepala BRIN Laksana Tri Handoko drone
