Minggu, 24/11/2024 09:02 WIB

Sikapi Insiden Nduga, Anggota DPR: Jangan Korbankan Masyarakat Sipil

Saya berharap agar aparat TNI dan Polri yang melakukan operasi (penyisiran) itu juga lebih mengedepankan kehati-hatian dalam melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB. Karena, saya melihat bahwa ada rakyat sipil juga yang dikorbankan dari kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di Kabupaten Enduga.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas. (Foto: Jurnas)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengingatkan aparat TNI dan Polri untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi peristiwa penembakan di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua yang terjadi pada Sabtu (15/4) lalu.

Dia menegaskan, selama pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, masyarakat sipil tidak boleh dikorbankan.

“Saya berharap agar aparat TNI dan Polri yang melakukan operasi (penyisiran) itu juga lebih mengedepankan kehati-hatian dalam melakukan pengejaran terhadap kelompok KKB. Karena, saya melihat bahwa ada rakyat sipil juga yang dikorbankan dari kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di Kabupaten Enduga,” tegas Yan kepada wartawan, Senin (17/4). 

Politikus Gerindra ini menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya prajurit Yonif 321/GT Pratu Miftahul Arifin saat menjalankan tugas. Pada saat yang sama, ia tidak ingin kejadian ini menciptakan konflik yang menimbulkan dendam mendalam berkepanjangan.

Oleh karena itu, baginya, mencegah timbulnya korban dari masyarakat sipil harus turut menjadi perhatian utama. Ia pun meminta, jika selama penyisiran ditemukan adanya simbol Papua Merdeka di pemukiman warga, maka akan lebih baik ditindaklanjuti melalui jalur hukum, bukan aksi kekerasan.

“Penyisiran boleh saja dilakukan tapi harus mempunyai target dan sasaran yang jelas. Kalau mendapatkan indikasi bahwa masyarakat itu menyimpan bendera bintang kejora sebagai simbol perjuangan Papua merdeka, (akan lebih baik) direkomendasikan dan diserahkan ke proses hukum saja. Itu akan lebih elegan, ketimbang kita menyiksa masyarakat dan menunjukkan kepada publik dengan berbagai macam tindak kejahatan. Itu kurang etis juga,” ungkapnya.

Dirinya memahami, baik TNI dan Polri, ingin memutuskan mata rantai KKB Papua. Namun, ia berharap menggunakan strategi-strategi yang digunakan nantinya tidak berlandaskan pada ego semata. Sebab, menurutnya, konflik di Papua tidak bisa hanya selesai di tingkat akar rumput saja. Sehingga, semua elemen negara Indonesia perlu dilibatkan.

“Kita sama-sama ingin Papua aman dan damai, (yang) ditangani bukan hanya di tingkat grassroot saja tapi juga sesuai dengan cluster kelompok masyarakatnya. (Maka) semua elemen lembaga dan institusi negara ini (perlu) meninggalkan egonya. Kemudian, mari kita bersama-sama duduk dan mencari solusi untuk mengakhiri konflik di Papua,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Papua itu.

Sebagai informasi, pada Minggu (16/4) lalu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono menyampaikan bahwa adanya satu orang prajurit Yonif 321/GT bernama Pratu Miftahul Arifin gugur saat melaksanakan tugas di Mugi-Man, Nduga.

Kejadian naas ini terjadi saat korban sedang mencoba menyisir wilayah untuk mendekati posisi Pilot Susi Air Phillip Mehrtens yang disandera KKB.

Tak lama, muncul serangan dari KKB yang menyebabkan Pratu Arifin terjatuh ke jurang sedalam 15 meter. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, mewakili TNI, Julius Widjojono meminta bantuan tempur maksimal sekaligus akan mengevaluasi agar kejadian tersebut tidak terulang.

Tidak hanya itu, ia menambahkan bahwa operasi penyelamatan Pilot Susi Air tetap dilanjutkan sesuai dengan perintah Panglima TNI kepada jajarannya.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi I Gerindra Yan Permenas Mandenas Nduga KKB




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :