Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Jakarta - Menyusul peristiwa kecelakaan kapal terbalik pada Selasa (7/2), yang sebagian besar adalah Tenaga Kerja Ilegal (TKI) sangat disayangkan oleh banyak pihak. Peristiwa itu menewaskan sejumlah 25 orang korban tewas, delapan selamat di perairan Johor serta delapan belas korban tewas di perairan Kepualuan Riau.
Wakil Ketua Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, memandang bahwa sudah kesekiankalinya peristiwa kecelakaan tersebut terjadi. Namun, sayangnya, pihak pemerintah belum melakukan langkah-langkah pencegahan dan lemah dalam perlindungan terhadap TKI.
"Pemerintah tahu masalah ini. Kalau mau, tinggal datang aja ke tempat-tempat penampungan itu. Lalu, diuruskan semua dokumennya. Saya kira tidak sulit lagi, sebab pemerintah Malaysia saat ini sedang memiliki program pemutihan. Ini yang mesti dimanfaatkan," jelas Saleh Daulay melalui pesan selulernya di Jakarta, Jumat (10/2).
Menurut politisi PAN ini, harus diakui bahwa sebagian besar TKI mencoba mencari jalan lain. Kalau mengurus dokumen resmi, jelas Saleh, membutuhkan biaya tidak sedikit, juga butuh waktu untuk memrosesnya.
Atas dasar itulah, Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI bersama instansi lain untuk mengurus TKI yang bermasalah. Saat ini, jelas Saleh, mereka masih berada di Malaysia menunggu kepulangan ke tanah air. Karena dokumennya bermasalah, mereka banyak bersembunyi di tempat-tempat penampungan.
"Dalam rapat dengan BNP2TKI kemarin, ini merupakan salah satu masalah yang banyak dipersoalkan Komisi IX. Komisi IX dengan tegas mendesak agar pemerintah mencari solusi agar musibah ini tidak terulang," harap Saleh.
Menurut laporan yang diterima oleh Komisi IX, karamnya kapal TKI itu karena para TKI itu ingin kembali ke tanah air melalui jalur yang tidak resmi. Hal itu berkaitan dengan dokumen keimigrasian para TKI itu yang tidak lengkap dan banyak yang sudah expired, tidak berlaku.[]
saleh partaonan daulay BNP2TKI tki ilegal
