Didi Apriadi (tengah)
Jakarta - Insiden perlakuan kasar dengan menunjuk-nunjuk dada yang dilakukan Presdir PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, terhadap anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Hanura, Muhtar Tompo seusai rapat kerja dengan perusahaan pertambangan di DPR-RI, sangat disayangkan. Insiden itu dinilai tidak mengindahkan kesantutan politik.
"DPR itu mitra kerja pemerintah yang diperintahkan konstitusi untuk mengawal pengelolaan sumber daya alam. Tidak mesti terjadi insiden yang menodai amanah kemitraan yang dijamin oleh konstitusi kita," kata Wasekjen DPP Hanura Bidang Hukum dan Keamanan, Didi Apriadi di Jakarta, Jumat (10/2).
Partai Hanura, lanjut Didi, selain mengedepankan hati nurani dalam setiap langkah politiknya, juga menjadikan kesantunan politik sebagai pintu awal untuk saling menghargai peran konstional. "Dalam nalar timur dialog tidak mesti dibumbui dengan sikap emosional yang akan menghilangkan semangat kebersaman. Kalau sudah hilang rasa saling menghargai bagaimana bisa memutuskan jalan terbaik mengelola sumber daya energi kita secara baik dan benar?" tanya Didi.
Didi sangat menghargai permintaan maaf yang telah dilayangkan Presdir PT. Freeport yang dimuat di beberapa media, hari ini (Jumat 9 Februari 2017). Namun, permintaan maaf jangan sampai melupakan pesan insiden tersebut. "Masyarakat sudah terlanjur mengetahui yang telah menodai iklim demokrasi sehat berhati nurani," kata dia.
Menurutnya, insiden itu sudah melawati batas moral, mengingat dilakukan oleh pimpinan tertinggi PT Freeport. "Jadi harus dituntaskan jangan berhenti dalam minta maaf. Harus ada sanksi yang tegas sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Karena pilar-pilar demokrasi harus tetap terjaga dengan menempatkan DPR sebagai mintra pemerintah yang dijamin konstitusi," tandasnya.
Didi pun meminta semua pihak bisa mengambil pelajaran berharga untuk tetap menjaga hubungan ceck and balance dalam kehidupan berbagsa dan bernegara. "Jangan dilihat sebagai masalah individu, tapi persoalan antar korporasi dan DPR yang mempunyai kewibawaan. DPP Partai Hanura harus melayangkan surat protes resmi dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku karena hal ini sudah menyagkut wibawa lembaga negara yaitu anggota DPR RI," pungkasnya.
PT Freeport Muhtar Tompo Didi Apriadi Hanura
