Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ekskalasi penyebaran hoaks dalam kehidupan sosial masyarakat harus segera dicegah, demi keberlangsungan proses pembangunan nasional yang lebih demokratis.
"Tak bisa dipungkiri menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/5).
Dukung Kamala Harris, Oprah Winfrey Sindir JD Vance soal Wanita Pecinta Kucing Tanpa Anak
Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. Angka itu berarti kenaikan 24% dari periode yang sama tahun lalu.
Menurut Lestari, indikasi maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini.
Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, saat ini kemajuan teknologi informasi tidak dibarengi dengan literasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi.
Menjelang tahun pemilu, menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, selalu menjadi ajang penyebaran propaganda dari kelompok tertentu demi kepentingan kelompoknya.
Menurut Rerie, propaganda merupakan fenomena yang sudah ada sejak masa lalu, bahkan pada Babad Tanah Jawa yang baru terjadi pembelokan sejarah.
Menjelang pemilu, tambah Rerie, penyebaran propaganda serupa juga terjadi dengan dukungan teknologi informasi yang lebih maju.
Rerie sangat berharap segenap anak bangsa mampu mengedepankan semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan agar transisi demokrasi melalui pemilu di negeri ini bisa berjalan dengan suasana sejuk dan damai.
Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong berpendapat disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia.
Diakui Usman menjelang pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.
Untuk mengatasi hal itu, Usman mengungkapkan, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif.
Langkah preventif, tambah dia, dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebar. Pada 2023, ungkap dia, pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital terhadap 25 juta masyarakat.
Pada langkah korektif, tambah Usman, pihaknya memakai teknologi AI untuk menjaring konten-konten negatif di media sosial. Selain itu juga patroli siber untuk mengawasi medsos 24 jam untuk mengidentifikasi hoaks.
Sedangkan pada mekanisme represif, tambah Usman, melibatkan para praktisi hukum untuk menyikapi konten-konten hoaks yang ditemukan.
"Perlu kolaborasi semua pihak untuk perang besar melawan hoaks politik sehingga kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita," ujar Usman.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika berpendapat dalam upaya mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks seringkali pemerintah hanya melakukan single action dan single post.
Dalam mengatasi hoaks, Wahyu mendorong agar pemerintah juga melakukan pendekatan pada sisi narasi dan jaringan sebaran hoaks agar lebih efektif. Dia juga berharap pemerintah bisa independen dalam penanganan kasus-kasus penyebaran hoaks.
Upaya mencegah hoaks di negeri ini, tegas Wahyu, harus menjadi gerakan sosial karena hoaks sudah mencemari ekosistem kita.
Pada kesempatan itu, Wahyu mengungkapkan, sebagai bagian tanggung jawab dari pengelola media siber pihaknya saat ini sedang mempersiapkan tim dengan format Whatsapp dan Telegram sebagai tempat mengklarifikasi fakta dari konten-konten yang diduga disinformasi dan misinformasi.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat dalam menghadapi disinformasi yang berkembang saat ini perlu penguatan di tingkat masyarakat melalui bijak bermedsos dan peningkatan literasi digital.
Selain itu, tambah Saur, perlu penguatan jurnalisme sebagai barometer kebenaran terhadap fakta di ruang publik untuk cegah meluasnya ancaman disinformasi dan misinformasi.
KEYWORD :Kinerja MPR Lestari Moerdijat AMSI Jurnalisme Disinformasi Media Hoaks
