Ilustrasi pernikahan (Foto: Google)
JAKARTA, Jurnas.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Restu Novi Widiani mengatakan bahwa angka pernikahan anak di Jawa Timur masih sangat tinggi.
Demikian disampaikan Restu pada Musyawarah Nasional Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (Munas IPeKB) Tahun 2023 di Hotel Best Western Papilio, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin malam (5/6).
"Isu-isu gender yang menghalangi atau bisa menghambat stunting ini di Jawa Timur yang tidak kalah dahsyatnya adalah masih tingginya pernikahan anak. Mungkin ini juga terjadi di provinsi Jawa lainnya," kata dia.
Menurut Restu, angka pernikahan anak di Jawa Timur sudah turun dari tahun ke tahun, tetapi belum maksimal. Dari angka 17.151 pada tahun 2021 menjadi 15.095 pada tahun 2022. Hanya turun sebesar 2.056.
"Tentunya Ibu Gubernur berharap ini terus turun karena ternyata ini juga kalau kita biarkan akan mempengaruhi IPM (Indeks Pembangunan Manusia)," tutur Restu saat mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Restu mengatakan, pencegahan pernikahan dini merupakan tugas bersama. Oleh karena itu, dia berharap agar penyuluh KB ikut serta dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan anak usia dini.
Saat ini ada lima daerah yang menjadi perhatin Jawa Timur karena angka kematia ibu, kematian balita, stunting, dan juga dispensasi kawinya banyak. Kelimanya adalah Banyuwangi,Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Lumajang.
"Tentunya hal yang mendasar adalah sosial kultural yang memang kita harus meraih atau mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa memerangi ini. Kami sudah mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat bahkan kita mengajak ketua DPRD Jawa Timur untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini," kata Restu.
Diketahui bahwa stunting di Jawa Timur turun drastis pada periode 2022-2023. Kota Surabaya di antaranya yang paling besar penurunannya yakni 4,8 persen.
"Dan rasanya memang ini adalah perjuangan dan kami sampaikan kepada Pak Hasto bahwasanya nemang Ibu Gubernur menempatkan stunting ini menjadi prioritas program dari ibu gubernur provinsi Jawa Timur," kata dia.
Dia juga menyampaikan bahwa masalah stunting di Jawa Timur saat ini bukan saja masalah dari dinas pemberdayaan perempuan dan BKKBN, tetapi juga masalah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Semua harus berperang melawan stunting ini menurunkan, sehingga tercapai cita-cita kita bersama tahun depan menjadi 14 persen, bahkan lebih kurang dari itu," kata dia.
KEYWORD :Jawa Timur Pernikahan Anak Restu Novi Widiani Stunting
