Mantan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson (Foto: Aljazeera)
London, Jurnas.com - Komite Hak Istimewa Inggris menyatakan bahwa mantan Perdana Menteri Boris Johnson berbohong kepada anggota parlemen, ketika memberikan keterangan mengenai pesta Covid-19 di kediamannya.
"Penghinaan itu semakin serius karena dilakukan oleh perdana menteri, anggota paling senior di pemerintahan," demikian bunyi laporan komite yang dikutip AFP pada Kamis (15/6).
"Tidak ada preseden bagi seorang perdana menteri yang ditemukan sengaja menyesatkan DPR. Dia menyesatkan DPR tentang masalah yang paling penting bagi DPR dan publik, dan melakukannya berulang kali," sambungnya.
Komite beranggotakan tujuh orang, yang memiliki mayoritas anggota parlemen dari partai Konservatif Johnson sendiri, memiliki wewenang untuk merekomendasikan sanksi terhadap pelanggar aturan yang harus dipilih oleh anggota parlemen.
Tetapi politisi 58 tahun itu menghindari keharusan untuk menghadapi rekan-rekannya, dengan mengundurkan diri sebagai anggota parlemen hanya beberapa hari sebelum laporan itu dirilis.
Sementara itu, Johnson yang berhenti sebagai perdana menteri Juli lalu karena skandal Pesta Covid-19 dan serangkaian skandal lainnya, mengklaim bahwa dia adalah korban kriminalisasi lawan politiknya.
Dia tidak menyesal melakukan pelanggaran itu, dan menyebut laporan tersebut "gila" dan penyelidikan selama 14 bulan atas pernyataannya kepada parlemen sebagai bentuk "sandiwara".
Komite Parlemen Boris Johnson Inggris Pesta Covid-19
