Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ace Hasan Syadzily memastikan pihaknya bakal mengevaluasi total pelaksanaan haji 2023 lantaran banyak persiapan pelaksanaan yang jauh dari layak.
Pertama, mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi. Ace menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi.
"Kami banyak menemukan jemaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jemaah haji Indonesia. Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antarjemaah rebutan tenda," kata Ace melalui keterangan tertulis, Jumat (30/6).
Dia juga menyoroti distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina. Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jemaah yang kelaparan dan letih.
"Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jemaah. Banyak jemaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," ujarnya.
DPR Harap Sektor Pertanian Tumbuh Kuat di 2025
Selain itu, jumlah kamar mandi di Arafah menjadi sorotan Timwas. Ace menyebut jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jemaah haji sehingga memicu antrean panjang.
"Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jemaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya," ucapnya.
Hal lain yang menjadi kritikan adalah akomodasi atau transportasi jemaah haji. Ace menilai transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah juga kesalahan fatal.
"Keempat, manajemen transportasi yang membawa jemaah yang bergerak selama Armuzna yang tidak terkelola dengan baik. Kasus bus Taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," ucapnya.
Terakhir, kata Ace, adalah fasilitas lansia yang tidak optimal. "Kelima, beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," ujarnya.
Berdasarkan catatan itu, Ace meminta pemerintah meninjau ulang mashariq. Dia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah.
"Berdasarkan atas fakta di atas, pemerintah Indonesia harus meninjau ulang keberadaan mashariq atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi. Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," ucapnya.
Ace mengatakan setelah musim haji selesai, Timwas Haji DPR akan mengevaluasi total manajemen haji. Dia menilai pelaksanaan haji 2023 ini banyak kekurangan.
"Setelah musim Haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," ucapnya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VIII Timwas Haji Arab Saudi Ace Hasan Syadzily
