Asap mengepul saat pertempuran di ibu kota Sudan, Khartoum pada 3 Mei (Foto: AFP)
JAKARTA, Jurnas.com - Jaksa Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Khan mengatakan, pihaknya telah membuka penyelidikan baru atas dugaan kejahatan perang di Sudan.
Khan membuat pengumuman itu dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setelah tiga bulan perang antara jenderal-jenderal yang berseteru yang telah menjerumuskan negara Afrika timur laut itu kembali ke dalam kekacauan.
ICC telah menyelidiki kejahatan di wilayah Darfur Sudan sejak 2005 setelah rujukan oleh Dewan Keamanan PBB, dan pengadilan yang berbasis di Den Haag telah mendakwa mantan pemimpin Omar al-Bashir dengan pelanggaran termasuk genosida.
"Situasi keamanan saat ini di Sudan dan peningkatan kekerasan selama permusuhan saat ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan," kata Khan dalam laporan tersebut.
"Kantornya dapat mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan sehubungan dengan insiden yang terjadi dalam konteks permusuhan saat ini," tambahnya.
Jaksa ICC mengatakan telah terjadi berbagai komunikasi tentang dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Sudan sejak pertempuran pecah pada bulan April.
"Dugaan kejahatan berbasis seksual dan gender adalah fokus dari penyelidikan baru," tambahnya.
Sekitar 3.000 orang telah tewas sejak kekerasan meletus antara panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mantan wakilnya Mohamed Hamdan Daglo.
Keduanya adalah tokoh kunci dalam kudeta militer tahun 2021 yang menggagalkan transisi negara ke pemerintahan sipil, menyusul penggulingan dan penahanan Bashir pada tahun 2019.
Tuduhan kekejaman telah meningkat selama pertempuran, dengan pejabat tinggi PBB di Sudan pada hari Rabu menyerukan pihak yang bertikai untuk menghadapi "pertanggungjawaban" atas pertempuran tersebut.
PBB juga telah memperingatkan kejahatan baru di Darfur, Kamis mengatakan bahwa mayat sedikitnya 87 orang yang diduga dibunuh bulan lalu oleh RSF dan sekutu mereka telah dikuburkan di kuburan massal di Darfur.
Khan mengatakan risiko kejahatan perang lebih lanjut diperparah oleh pengabaian yang jelas dan lama yang ditunjukkan oleh aktor terkait, termasuk pemerintah Sudan, atas kewajiban mereka.
Kurangnya keadilan untuk kejahatan di Darfur pada awal tahun 2000-an, ketika Bashir menempatkan milisi Janjaweed-nya pada minoritas non-Arab, telah "menabur benih untuk siklus kekerasan dan penderitaan terbaru ini,"tambahnya.
Bashir didakwa dengan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pengadilan telah menuntut ekstradisinya ke Den Haag sejak saat itu, tanpa hasil.
Setelah Bashir digulingkan pada 2019, Khartoum mengumumkan akan menyerahkannya ke pengadilan untuk diadili, tetapi ini tidak pernah terjadi. "Bahkan sebelum pertempuran baru-baru ini, ada kemerosotan lebih lanjut dalam kerja sama dari pihak berwenang Sudan," kata Khan.
Bashir, 79, serta Ahmad Harun dan Abdel Raheem Hussein, dua tokoh di pemerintahan sebelumnya yang juga diburu ICC, masih buron.
Sejauh ini satu-satunya tersangka yang diadili atas kekerasan yang dilakukan di Sudan adalah pemimpin senior milisi Janjaweed Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, juga dikenal dengan nama samaran Ali Kushayb.
Pengacara Rahman diperkirakan akan membuka kasus mereka bulan depan, dan Khan mengatakan pertempuran terakhir di Sudan "tidak boleh membahayakan" persidangan.
PBB mengatakan 300.000 orang tewas dan 2,5 juta orang mengungsi dalam konflik Darfur 2003-4.
Sambil memuji penyelidikan ICC, Departemen Luar Negeri AS pada hari Kamis mengecam berlanjutnya "kekejaman dan pembunuhan yang ditargetkan secara etnis" yang dilakukan di Darfur Barat.
"Kekejaman dan kekerasan di Darfur menuntut pertanggungjawaban, keadilan yang berarti bagi para korban dan masyarakat yang terkena dampak, dan diakhirinya impunitas," kata juru bicara departemen itu, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan.
KEYWORD :Pengadilan Kriminal Internasional Kejahatan Perang di Sudan Konflik Sudan
