Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto pada rangkaian Hari Kependudukan Dunia 2023, yang berlangsung di Lapangan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Kamis (20/7).
INDRAMAYU, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan, laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara sama di dalam keluarga. Sebab, kesetaraan gender akan mampu mengurangi kemiskinan.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto pada rangkaian Hari Kependudukan Dunia 2023, yang berlangsung di Lapangan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Kamis (20/7).
"Anak perempuan terkadang itu tidak dianggap oleh keluarga, karena biasanya laki-laki yang akan membawa nama keluarga dan akan bekerja menghidupi keluarganya itu yang menjadi utama, sehingga diutamakan anak laki laki dibandingkan perempuan," kata Boni.
Perempuan saat ini masih menghadapi tantangan seperti pernikahan dini, penghapusan sekolah, dan stereotipe gender yang menghambat mereka untuk meraih pendidikan yang setara dengan laki-laki.
Di Indramayu, kata dia, perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Terbatasnya kesempatan pendidikan dapat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Sebagaimana diketahui, masih banyak perempuan Indramayu yang bekerja sebagai pekerja migran, terutama ke negara-negara seperti Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi.
"Migrasi pekerja wanita ini seringkali berhubungan dengan sektor pekerjaan domestik atau pekerjaan di sektor informal. Mereka dapat menghadapi risiko eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan, serta kurangnya perlindungan hukum yang memadai," tuturnya.
Ketidaksetaraan gender, lanjut dia, juga masih menjadi masalah di Indramayu. Perempuan sering menghadapi penggajian yang tidak setara dengan laki-laki, kesempatan promosi yang terbatas, dan perlakuan yang tidak adil di tempat kerja.
"Stereotip gender dan harapan tradisional juga dapat membatasi perempuan dalam memilih pekerjaan atau mengejar karir yang diinginkan," sambungnya.
Selain itu, kasus perkawinan anak di Kabupaten Indramayu juga tinggi. Kasus itu berawal dari kemiskinan dan memicu perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga stunting.
"Sehingga penting untuk kita memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi secara penuh dalam pembangunan negara," imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, Anjali Sen mencatat, 4 miliar perempuan dan anak perempuan atau separuh dari penduduk dunia menghadapi diskriminasi hanya karena gender.
Lebih dari 40 persen perempuan di seluruh dunia, kata dia, tidak dapat menggunakan hak mereka untuk mengambil keputusan yang mendasar sendiri seperti apa mereka ingin memiliki anak atau tidak.
"Solusinya jelas, kita perlu mewujudkan kesetaraan gender. Kita perlu memperluas akses hak-hak dankesehatan seksual dan reproduksi serta pendidikan," tegas Anjali.
Kesetaraan gender, kata dia, kunci menuju masa depan yang sejahtera, damai, dan berkelanjutan yang dicita-citakan oleh International Conference on Population and Development (ICPD) dan tujuan SDGs.
KEYWORD :Kesetaraan Gender Bonivasius Prasetya Ichtiarto Hari Kependudukan Dunia Perempuan Indramayu
