Illustrasi - Petani Indonesia sedangan panen gabah. (Foto istimewa/Jurnas)
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah tengah berupaya mengantisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan dengan menggelontorkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang ada di Perum Bulog dan Holding BUMN Pangan ID FOOD.
Fenomena El Nino ditengarai berdampak pada penurunan produksi pangan secara nasional. Pemerintah memperkirakan penurunan produksi gabah/beras bisa berkisar di angka 5 persen.
"Untuk itu, kita siapkan stok sejak tahun lalu, sehingga apabila ada kejadian seperti El Nino ini, CPP bisa dilepas sebagai langkah pemerintah dalam intervensi di pasar. Ini penting untuk menjaga harga dan terhadap stok CPP juga harus terus dikuatkan," ujar Arief.
Kembalikan Kejayaan Pertanian, Plt. Mentan Minta Penyuluh Dampingi Petani Hadapi El Nino
Kondisi hari ini menunjukkan menggeliatnya harga Gabah Kering Panen (GKP) yang telah menyentuh kisaran harga Rp 6.700-7.000 per kg, sementara harga beras sangat bergantung pada harga GKP tersebut.
"Inilah pentingnya food reserve atau CPP yang dikelola oleh Pemerintah bersama BUMN klaster pangan. Pengelolaan CPP telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 dan stok CPP kita per hari ini masih cukup. Kita juga akan menyiapkan stok sampai Februari dan April 2024 mendatang, karena Februari ada Pemilu dan April ada Idulfitri," papar Arief.
Arief menuturkan faktor-faktor lain yang membentuk harga beras juga mengalami penyesuaian, misalnya terhadap biaya pupuk, ongkos transportasi sampai biaya orang kerja.
"Harga beras memang sulit menyamai seperti tahun lalu. Kunci utamanya memang di produksi dan menjelang akhir tahun trennya akan mengalami penurunan. Terhadap teman-teman penggilingan padi pun rasanya perlu perhatian berupa revitalisasi alat agar mereka tidak kalah saing dengan dapat meningkatkan kualitas giling menjadi beras premium," harap Arief.
Lebih lanjut, Arief turut menyampaikan sinyal positif bahwa Presiden Joko Widodo secara prinsip telah menyetujui adanya percepatan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua.
"Bantuan pangan beras tahap kedua yang semula dimulai Oktober sampai Desember, akan dipercepat mulai September sampai November. Bapak Presiden secara prinsip telah sepakat dan dalam waktu dekat ini akan diputuskan dalam Rapat Terbatas," beber Arief.
Bantuan pangan beras akan disalurkan kembali sebanyak 640 ribu ton kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk beras 10 kg selama 3 bulan per KPM. Bantuan pangan beras tersebut bersumber dari stok Perum Bulog yang per hari ini tercatat sebesar 1,5 juta ton.
Dengan adanya intervensi di hilir seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap harga beras.
"Satu-satunya yang bisa mengatasi kenaikan harga pangan adalah intervensi di hilir. Selain itu, tentu peningkatan produksi. Per September bantuan pangan beras akan diluncurkan kembali dan harapannya pada minggu pertama dapat berimbas terhadap harga di pasaran,” ucap Arief.
Di samping itu, Bapanas tetap melaksanakan upaya lainnya yaitu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga Fasilitas Distribusi Pangan (FDP).
Perlu diketahui, pada penyaluran yang telah selesai dilaksanakan sebelumnya, bantuan pangan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengendalian inflasi di bulan Juli 2023. Kelompok volatile food pada Juli di angka 0,17 persen turut menyumbang deflasi atau lebih rendah dari bulan Juni yang sebesar 0,44 persen (month to month).
Terdapat kemungkinan akan ada perubahan tingkat inflasi, terutama pada kelompok volatile food di bulan Agustus ini.
"Sampai Juli lalu, bantuan pangan telah selesai kita salurkan. Namun di Agustus tidak ada bantuan pangan. Intervensi yang dilakukan bulan ini masih berupa GPM, SPHP sampai operasi pasar. Akhirnya Bapak Presiden meminta Bapanas untuk kembali melanjutkan dan mempercepat bantuan pangan pada September mendatang," jelas Arief.
"Bulog tahun ini telah bekerja keras karena berhasil menyiapkan stok CBP dengan kondisi realisasi penyaluran atau distribusi melalui bantuan pangan dan SPHP saat ini sudah mencapai 1,5 juta ton. Sementara masih ada stok secured sekitar 1,5 juta ton dan 400 ribu ton yang akan masuk lagi," tambahnya.
Terkait produksi dalam negeri, Arief mendorong kepada seluruh pihak terkait agar dapat terus melakukan akselerasi.
"Tentu solusi selain penyaluran food reserve, adalah peningkatan produksi dalam negeri. Saya kemarin baru melihat daerah sentra produksi yang memiliki sistem irigasi waduk seperti di Karawang dan Rengasdenglok, hampir tidak terganggu dengan El Nino. Artinya tidak ada kendala di daerah yang terdapat aliran irigasi teknis," ujar Arief.
Arief juga menegaskan bahwa antisipasi lain yang dilakukan dalam mengatasi dampak El Nino adalah melalui upaya diversifikasi pangan karena Indonesia memiliki keragaman sumber daya pangan.
"Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH), kita masih mengalami kelebihan konsumsi padi-padian, minyak lemak, dan gula. Sementara kita kekurangan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur mayur, dan buah-buahan. Karena itu, perlu diversifikasi pangan bagi masyarakat, misalnya dengan mengganti konsumsi ke kentang, ubi kayu, jagung, dan bahan pokok lainnya." pungkas Arief.
KEYWORD :Cadangan Pangan Pemerintah Dampak El Nino Badan Pangan Nasional
