Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah. Foto: dok. jurnas
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Umum DPN Partai (Gelombang Rakyat) Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengaku jenuh dengan kebisingan politik di tingkat elit, yang selama ini dilakukan para calon presiden (Capres).
Karenanya, Fahri mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang bakal memajukan jadwal pendaftaran pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden 9 hari lebih awal, dari semula 19 Oktober-24 November 2023 menjadi 10-16 Oktober 2023.
"Itu berita baik karena seharusnya memang kebisingan para capres itu harus dihentikan, (dengan) masuk kepada prosedur penjadwalan yang lebih real," ungkap Fahri dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/9).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPU RI merujuk UU Nomor 7 Tahun 2023 berkenaan Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal ini mengatur kampanye Pemilu harus sudah dilakukan 25 hari setelah Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif ditetapkan. Sementara dihitung dari penetapan DCT Paslon Presiden-Wapres, kampanye digelar pasca 15 harinya.
Untuk itu, KPU RI memajukan tanggal pendaftaran paslon presiden-wapres dari 19 Oktober 2023 menjadi 10 Oktober 2023.
Lebih lanjut Fahri Hamzah menyebut kalau masa pendaftaran paslon presiden-wapres tepat tersisa satu bulan lagi. Menurutnya, waktu yang semakin mepet ini mampu mengakselerasi konstelasi politik agar segera menuju ranah politik gagasan alih-alih bising seperti saat ini.
“Kebisingan politik di tingkat elit ini, dipicu oleh `kontestasi perasaan`. Dimana para elit saling menyalahkan, menuduh satu sama lain, dan memantik SARA,” ujar Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu lagi.
Penawar dari atmosfer politik semacam ini, kata Fahri, adalah dialog dan debat berbasis gagasan. Kalau seseorang itu mau jadi pemimpin, apa yang mau dia bawa sebagai pemimpin.
“Itu yang penting menurut saya. Itu (jadwal pendaftaran Pilpres dimajukan) justru bagus," tegas Fahri lagi.
Terkait pemajuan jadwal pendaftaran Pilpres ini, Fahri justru menganggapnya masih tanggung. Lantaran, hal yang sama tidak sekalian dilakukan untuk proses pencalonan anggota Legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Kita juga mendorong KPU agar menjadwalkan hal yang sama untuk Anggota DPR RI, DPD RI, dan juga DPRD sehingga kontestasi gagasan di antara kandidat lebih diutamakan daripada kontestasi perasaan yang selama ini muncul," pungkas bakal Caleg DPR RI yang didaftaran Partai Gelora pada Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1/Kota Mataram tersebut.
KEYWORD :
Partai Gelora Fahri Hamzah KPU pendaftaran paslon Pilpres 2024
