Kegiatan seminar dan lokakarya kusta yang diselenggarakan NLR Indonesia (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Penanggulangan kusta membutuhkan sinergi lintas stakeholder termasuk pemerintah dan lembaga, sebagai komitmen serta harmonisasi sebagai upaya eliminasi kusta. Kompleksitas persoalan ini menjadi salah satu alasan diperlukan adanya kerjasama antar lembaga.
Dalam kegiatan `Seminar dan Lokakarya Kolaborasi Multipihak Dalam Mendukung Kebijakan dan Strategi Nasional Eliminasi Kusta 2023-2030` di Jakata pada Kamis (14/09), Direktur Eksekutif NLR Indonesia, Asken Sinaga mengungkapkan, diperlukan kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan persoalan kusta di Indonesia.
"Mari bersama-sama kita memastikan Indonesia bebas dari kusta dan konsekuensinya di generasi ini," kata Asken Sinaga
Manajer Program Inklusi dan Disabilitas NLR Indonesia, Angga Yanuar menambahkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi pemantik bagi pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung eliminasi kusta di Indonesia.
"Kita perlu melakukan sosialisasi di tingkat pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota," imbuh Angga Yanuar.
Menurut data Kementerian Kesehatan, pada 2022 masih terdapat tujuh provinsi dan 113 kabupaten/kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke- 3 dengan kasus kusta tertinggi di dunia.
Data tersebut, menurut Angga, menunjukkan bahwa capaian upaya penanggulangan kusta di Indonesia masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah dalam berbagai dokumen strategis penanggulangan kusta.
Sementara itu, Asken berharap dengan adanya adanya sinergitas antar lembaga mampu menghentikan dan menghilangkan kasus kusta di Indonesia.
"Kita mesti hentikan ini demi kemanusiaan." tutup Asken Sinaga.
KEYWORD :Kusta NLR Indonesia Kolaborasi Stakeholder Asken Sinaga
