Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Foto: Dok. Kemdikbudristek)
Jakarta, Jurnas.com - Tahun depan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) akan memberlakukan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Dengan demikian, seluruh satuan pendidikan wajib melakukan transisi untuk berganti ke kurikulum anyar ini.
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional (BSKAP) Kemdikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan, terdapat sejumlah alasan Kurikulum Merdeka dihadirkan untuk menggantikan Kurikulum 2013 (K-13) yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun.
Pertama, padatnya materi pembelajaran yang diterapkan dalam K-13. Konsekuensinya, peserta didik dituntut untuk mempelajari berbagai mata pelajaran (mapel), yang pada akhirnya membuat siswa belajar berbasiskan hafalan alih-alih pemahaman.
"Ini pertama kalinya perubahan kurikulum secara eksplisit secara sengaja untuk mengurangi materi. Makin banyak materi paling bagus, tidak, ini asumsi yang keliru. Perubahan utama Kurikulum Merdeka adalah memangkas konten. Materi di tiap mapel kita pangkas sehingga bukunya," kata Anindito di Jakarta pada Sabtu (16/9).
Kedua, K-13 cenderung kaku sehingga baik kepala sekolah maupun guru tidak bisa melakukan intervensi sesuai kebutuhan peserta didik. Sebagai contoh, K-13 tidak mengakomodasi apabila guru ingin fokus pada literasi pada durasi waktu tertentu, meski itu adalah yang paling dibutuhkan siswa.
"Kalau sekolah ingin sebulan pertama fokus pada literasi, itu tidak boleh sama K-13. Atau bulan pertama ada project yang menggabungkan Matematika, Bahasa, dan IPA, itu tidak bisa. Padahal sekolah-sekolah bagus melakukan itu," ungkap dia.
Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka memberikan kelonggaran bagi satuan pendidikan yang ingin melakukan distribusi mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
"Kita tentukan per tahun, Matematika sekian ratus menit per tahun. Bisa di bulan tertentu atau dihabiskan di awal atau disebar per minggu juga boleh. Sangat fleksibel," papar dia.
"Kalau kita percaya kurikulum terbaik untuk satu sekolah, belum tentu terbaik untuk sekolah lainnya. Maka jangan membuat aturan terlalu kaku," imbuh dia.
KEYWORD :Kurikulum Merdeka Kemdikbudristek Anindito Aditomo
