Ilustrasi galon guna ulang (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Guru Besar Bidang Keamanan Pangan & Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, meminta Indonesia tidak mentah-mentah menjiplak kasus-kasus pangan yang terjadi di negara lain seperti isu Bisfenol A (BPA).
Dia menyarankan agar Indonesia membuat aturan sendiri yang berbasis evidence atau berdasarkan bukti, scientific based atau berbasis ilmiah dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.
"Harus ada analisisnya. Kita tidak bisa mengadopsi begitu saja apa yang terjadi di negara luar. Jadi, selama kita belum melakukan analisis resiko, kemudian ada bukti-bukti evidencenya, kita nggak bisa asal jiplak aturan yang ada di luar karena kondisinya berbeda," terang dia.
Walaupun misalnya di negara lain sudah ada hasil riset segala macam, menurut Sulaiman, belum tentu kemasan pangan yang dikritisi sama dengan yang digunakan di Indonesia.
"Apa yang dikritisi di negara lain itu harus dilihat dulu kemasannya. Seperti di Eropa, itu kan yang diprotes kemasan botol bayi dan kaleng, bukan air kemasan galon guna ulang," ujar dia.
"Sebab, di sana itu memang masyarakatnya tidak ada yang mengkonsumsi air minum galon guna ulang tapi tap water. Nah, jadi aneh jika itu dijiplak dan dianggap sama dengan air galon guna ulang yang digunakan di Indonesia," imbuh dia.
Jadi, menurut dia, kondisi yang terjadi di negara luar itu belum tentu sama dengan di Indonesia. Artinya, Indonesia itu seharusnya melakukan penelitian sendiri terhadap kemasan-kemasan produk pangannya dan itupun harus dibuktikan.
"Kalau pun menjiplak, harus dilihat benar nggak kondisi kita sama dengan kondisi di luar. Harus dilakukan studi dulu. Dan kenapa juga harus terburu-buru. Apakah memang itu sudah pada taraf yang sangat membahayakan, berisiko, sehingga segera dibuat regulasinya?" tambah dia.
Dia menilai dengan menjiplak mentah-mentah kasus yang terjadi di negara lain, menunjukkan ketidakkonsistenan Indonesia dalam mengawasi keamanan pangan.
"Makanya saya juga rada-rada curiga soal isu BPA ini. Kita itu dimanfaatkan oleh mereka yang sedang berperang (dagang). Dan itu sangat menyedihkan kalau lembaga institusi pemerintah yang seharusnya bersifat netral dan harus berbasis ilmiah, dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu," tegas dia.
KEYWORD :Guru Besar IPB Ahmad Sulaeman Isu BPA
