Marlen Sitompul | Rabu, 12/04/2017 16:17 WIB
Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi
Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), sudah lama disampaikan. Namun, belum ada keberanian politik untuk melakukannya.
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, agar pemindahan ibu kota itu tidak sekedar wacana, maka perlu keberanian politik untuk merealisasikannya.
Menurutnya, salah satu alasan yang mengemuka ibu kota harus pindah adalah karena Jakarta dianggap sudah sangat crowdet, macet dan tidak aman dari bencana banjir.
"Hal ini dirasa sudah tidak cocok lagi Jakarta mengemban predikat ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Hal tersebut menjadi faktor penghambat tersendiri," kata Awiek, sapaan akrab Baidowi, kepada Jurnas.com, Jakarta, Rabu (12/4).
"Terkait macet setiap hari sudah banyak kerugian akibat pemborosan BBM dan juga kerugian waktu. Jika banjir menerjang Jakarta maka kerugian materiil semakin bertambah," tambahnya.
Karena itulah, lanjut Awiek, memposisikan Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa sudah tepat. Menurutnya, sekarang tinggal pemerintah menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan ketika ibu kota negara pindah ataupun perpindahan pusat pemerintahan.
"Tinggal pilih beberapa alternatif untuk dibuat kalkulasi dan dibandingkan dengan biaya yang harus keluar jika ibu kota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta," terangnya.
Menuju realisasi wacana tersebut, kata Awiek, pemerintah bisa membandingkan dengan pemindahan ibu kota ataupun pusat pemerintahan yang ada di beberapa negara.
"Selanjutnya, jika sudah positf tinggal menyiapkan payung hukum serta persiapan sarana dan prasarana," tegas Wasekjen PPP itu.
KEYWORD :
Pemindahan Ibu Kota Ibu Kota Jakarta Palangkaraya
