Mahasiswa Trisakti memasang spanduk tolak dinasti di kawasan Semanggi, Jakarta. (Foto: Dok. Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Gerakan mahasiswa tolak politik dinasti dan neo orba buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres terus bermunculan. Kali ini penolakan juga disuarakan oleh para mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) dan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta.
Mahasiswa UBK memasang spanduk tolak politik dinasti di sekitaran kawasan kampusnya. Sementara mahasiswa Trisakti di sekitaran Semanggi, Jakarta. Spanduk tersebut bertuliskan: Trisakti Kampus Reformasi Tolak Politik Dinasti.
Mahesa, Juru bicara mahasiswa dari kampus Bung Karno menjelaskan bahwa politik dinasti yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo sangat menciderai demokrasi.
“Ini merupakan tindakan yang buruk. Sekelas presiden seharusnya menjaga netralitas sebagai kepala negara dengan tidak melakukan tindakan yang mencederai demokrasi,” terangnya kepada wartawan, Kamis (23/11).
Dia menegaskan, mahasiswa Jakarta, khususnya UBK sangat menolak tindakan Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Salah satunya dengan memasangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Juga memasangkan putra bungsunya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI.
“Telah terbukti nyata, karena dia menggunakan ketua MK (Anwar Usman) untuk melenggangkan segala cara agar anaknya bisa menjadi cawapres, dan tindakan itu sangat buruk karena memperalat lembaga yudikatif yang dimana lembaga tersebut sebagai penegak hukum tertinggi,” tegas Mahesa.
Belakangan, gerakan mahasiswa yang menolak politik dinasti memang bermunculan di sejumlah daerah pasca Gibran resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hari ini, puluhan kampus di Yogyakarta juga menggelar mimbar demokrasi di kampus ISI, Yogyakarta. Mereka sepakat menolak politik dinasti dan neo orba.
KEYWORD :
Mahasiswa UBK Trisakti tolak politik dinasti Jokowi Mahesa
