Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama meningkatkan pelayanan bagi para jemaah haji tahun 2024. Khususnya terkait konsumsi para jemaah, sehingga mereka bisa mendapatkan makanan yang layak dan tepat waktu.
“Yang harus kami sampaikan bahwa InsyaAllah untuk haji tahun depan ini, kami memastikan bahwa di dalam anggarannya ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan proses distribusinya harus tepat pada waktunya sehingga kekhawatiran adanya makanan yang basi itu bisa diantisipasi dengan distribusi yang tepat,” kata Ace dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Hal ini berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023, dimana banyak jamaah haji asal Indonesia mengeluhkan jatah makanan yang berulang kali terlambat didistribusikan, menu makanan yang “seadanya”, serta sempat terlantar selama tujuh jam tanpa makan dan minum akibat keterlambatan bis penjemputan.
Keluhan para jemaah haji itu muncul ketika mereka melakukan ritual puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina). Ace juga meminta agar makanan yang disediakan nantinya disesuaikan dengan selera Nusantara. Sehingga diharapkan makanan yang disajikan dapat diterima oleh para jemaah.
”Yang kedua, kami memastikan makanan yang disediakan juga harus betul-betul selera nusantara, artinya tergantung dari misalnya dari daerah Jawa Barat itu makanannya ya diperbanyak misalnya makanan Sunda,” ujarnya.
Cincai Fulus Berujung Pansus Haji
”Yang ketiga, yang juga kami ingin tekankan misalnya pada saat menjelang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Para jemaah harus dipastikan bahwa mereka mengkonsumsi makanan yang betul-betul bisa menjaga stamina mereka karena itu merupakan puncak ibadah haji," tambahnya.
Ace pun berharap dengan ditetapkannya BPIH lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 itu bisa dilakukan secara lebih maksimal.
Fulus Sakti Kuota Haji
"Termasuk memastikan bahwa kontrak-kontrak dengan pihak pemberi layanan. Misalnya, dengan pihak masyarik, maupun pihak-pihak ketiga lainnya agar dimaksimalkan secara detail sehingga layanannya bisa dilakukan secara terukur dan dapat dipastikan bahwa pengawasannya dilakukan oleh kami secara lebih baik," terangnya.
KEYWORD :Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzil Kementerian Agama Jemaah Haji Tidak Telat Makan Ibadah Haji
