Kapal milisi Tiongkok beroperasi di Whitsun Reef di Laut Cina Selatan, 2 Desember 2023. Handout via Reuters
MANILA - Filipina menyebut tindakan kapal-kapal Tiongkok atau China terhadap kapal-kapalnya yang melakukan misi pasokan di Laut Cina Selatan selama akhir pekan – termasuk yang membawa pejabat senior militer Filipina di dalamnya – merupakan “eskalasi yang serius”.
Manila menuduh penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok berulang kali menembakkan meriam air ke kapal-kapal pasokan mereka, sehingga menyebabkan “kerusakan mesin yang serius” pada salah satu kapal, dan “sengaja” menabrak kapal lainnya. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Romeo Brawner mengatakan dia berada di dalam kapal yang disemprot dengan meriam air dan ditabrak.
“Ini adalah peningkatan serius yang dilakukan agen Republik Rakyat Tiongkok,” Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, mengatakan dalam konferensi pers di mana para pejabat menunjukkan gambar dan video serudukan meriam air.
Brawner mengatakan kepada stasiun radio Filipina DZBB bahwa dia tidak terluka dan dia tidak percaya Tiongkok mengetahui dia berada di kapal tersebut.
Filipina telah mengajukan protes diplomatik dan memanggil duta besar Tiongkok atas tindakan “agresif” mereka di Laut Cina Selatan, yang menurut pejabat kementerian luar negeri merupakan “ancaman terhadap perdamaian, ketertiban dan keamanan”.
Tidak Bermaksud Memicu Perang, Presiden Marcos Ingin Selesaikan Perselisihan dengan China
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya telah mengajukan pernyataan serius dan protes keras kepada pihak Filipina atas apa yang dikatakannya sebagai bentrokan pada hari Minggu.
Kapal-kapal Filipina “mengabaikan peringatan penjaga pantai Tiongkok dan bersikeras bergegas ke” perairan dekat Second Thomas Shoal, kata juru bicara kementerian Mao Ning pada konferensi pers, seraya menambahkan bahwa operasi Tiongkok “profesional, masuk akal dan legal”.
Filipina Serukan Pengusiran Diplomat China saat Ketegangan di Laut Cina Selatan Meningkat
Kapal-kapal Filipina berusaha memasok personel militer yang ditempatkan di kapal perang yang kandas beberapa tahun lalu untuk digunakan sebagai pangkalan.
Mao mengatakan bahwa tanggung jawab atas “keadaan darurat yang berulang kali terjadi” di perairan dangkal yang disengketakan itu terletak pada pihak Filipina, yang “menolak untuk menarik kapal perang yang terdampar secara ilegal dan berusaha memperkuat mereka untuk mencapai pendudukan permanen”.
Tiongkok mendesak Filipina untuk menghentikan “pelanggaran dan provokasi maritim” dan menghentikan “serangan dan pencemaran nama baik yang tidak berdasar” terhadap Tiongkok, katanya.
Jay Batongbacal, pakar hukum maritim yang berbasis di Manila, mengatakan insiden terbaru ini "jelas merupakan peningkatan eskalasi".
“Penggunaan meriam air kali ini bukan sekedar menyiram tetapi mempunyai dampak yang kuat, sengaja menyebabkan kerusakan pada kapal. Dan pelecehan terhadap konvoi sipil merupakan peningkatan ancaman mereka,” kata Batongbacal.
Ini bukan pertama kalinya Tiongkok menggunakan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina yang melakukan misi pasokan pasukan di wilayah yang diduduki Manila di Laut Cina Selatan; pada bulan Agustus, Filipina menunda misi pasokan ulang selama dua minggu setelah kapal mereka disemprot.
Konfrontasi maritim antara Filipina dan Tiongkok pada akhir pekan terjadi kurang dari sebulan setelah para pemimpin kedua negara bertemu di sela-sela pertemuan puncak ekonomi di San Francisco untuk merumuskan langkah-langkah ke depan di Laut Cina Selatan.
“Ada disonansi antara apa yang dikatakan dan dijanjikan dengan apa yang terjadi di perairan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teresita Daza dalam pengarahan pada hari Senin.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. semakin mengeluhkan perilaku “agresif” Tiongkok, dan ia berupaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan sekutu perjanjiannya, Amerika Serikat.
Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, merujuk pada garis di petanya yang memotong zona ekonomi eksklusif Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Taiwan, yang juga diklaim Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya, mengatakan pihaknya tidak menerima peta Beijing.
Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan garis pada peta Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, keputusan yang didukung Amerika Serikat, namun ditolak oleh Beijing.
Amerika Serikat telah mengecam Tiongkok karena ikut campur dalam operasi maritim Filipina dan merusak stabilitas regional, dan mendesak Beijing untuk menghentikan “tindakannya yang berbahaya dan mengganggu stabilitas” di perairan strategis tersebut.
Mereka menegaskan kembali komitmennya terhadap pakta pertahanan bersama antara kedua negara, kata Matthew Miller, Juru Bicara Departemen Luar Negeri dalam pernyataannya pada 10 Desember.
Ditanya tentang Washington Dalam komentarnya, Mao mengatakan bahwa sengketa maritim antara Tiongkok dan Filipina adalah masalah antara kedua negara dan "tidak ada pihak ketiga yang berhak melakukan intervensi".
Malaya mengatakan klaim Tiongkok bahwa Amerika Serikat memicu keberanian Filipina untuk melakukan provokasi tidak berdasar dan menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak terlibat dalam misi pasokan.
KEYWORD :Filipina China Masalah Maritim Laut Cina Selatan
