Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) Kuliah baru mencapai empat belas persen. Namun, menurutnya, angka tersebut belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan menjadi dua puluh persen.
"Saya rasa guna meningkatkan APK kuliah saat ini, satu-satunya cara adalah dengan cara memberikan beasiswa lebih banyak lagi. Saat ini beasiswa yang sudah ada yakni mencapai dua ratus ribu (orang) untuk seluruh universitas seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai kurang lebih Rp20 triliun. Namun angka tersebut masih dibilang masih kurang, karena target dari penerimaan beasiswa empat ratus ribu beasiswa dari dua juta siswa yang belajar. Mudah-mudahan nanti kita usahakan target tersebut bisa ter-cover dari target yang diinginkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/12).
Hal yang sama diutarakannya dalam kunjungan kerja reses ke Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Dede menjelaskan, penambahan beasiswa bagi para siswa dan siswi di bangku perkuliahan diharapkan lebih banyak lagi. Namun tambahan tersebut harus dipikirkan yakni soal anggaran yang diperlukan kurang lebih mencapai dua puluh triliun.
"Memang itu bukan hal yang mudah namun secara bertahap kita akan berusaha agar dapat menambah jumlah beasiswa yang diberikan. Ini menjadi komitmen kita bersama, kenapa perlu ditingkatkan? karena dalam industri 4.0 menuju ke 5.0 kalau tidak menguasai teknologi dan tidak menguasai talenta-talenta sesuai dengan industri akan sulit nantinya mendapatkan lapangan kerja. Untuk itu kita akan dorong kemampuan high order thinking itu bisa didapat lebih banyak lagi oleh siswa-siswa di Indonesia,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Haerul Amri, mengatakan sebagaimana yang diamanatkan UUD bahwasanya sekitar 20 persen dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk biaya pendidikan nasional. APBN Indonesia tahun 2023 sebesar Rp3000 triliun, sehingga anggaran pendidikan nasional yakni Rp 612,2 triliun rupiah, di mana Rp305 triliun di antaranya ditransfer ke daerah dan dana desa.
Dengan demikian, diharapkan dampak dari adanya covid-19 yang lalu yang membuat para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya tidak dapat penghasilan, membuat Pemerintah harus hadir dalam menyalurkan beasiswa.
Dalam kesempatan itu pula, Komisi X turut menyalurkan beasiswa KIP Kuliah kepada Universitas PGRI Wiranegara (UNWIRA) di tahun 2023 kepada 135 siswa/siswi. Selain di UNWIRA, KIP Kuliah juga disalurkan untuk Universitas Merdeka, Universitas Yudharta Pasuruan, STIKES Ar Rahma Mandiri Indonesia, dan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan atau ITS NU Pasuruan.
“Mudah-mudahan 2024 sampai tahun - tahun kedepan mengalami peningkatan untuk penyaluran beasiswa KIP,” ujar Haerul.
Seperti diketahui, Kartu Indonesia Pintar atau yang dikenal sebagai (KIP) adalah sebuah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada siswa-siswi dari keluarga miskin atau kurang mampu pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
(KIP-Kuliah) merupakan bantuan yang berlaku bagi siswa-siswi yang lulus melalui jalur SNBP, SNBT, dan Ujian Mandiri di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, agar dapat mengenyam pendidikan di bangku universitas.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi X KIP Kuliah pendidikan Dede Yusuf Pasuruan
