Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo dianggap berperan penting dalam kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik, Ubedilah Badrun.
Ubedilah mengatakan, peranan besar Jokowi dalam memundurkan demokrasi sudah terlihat sejak politisi PDIP itu mendukung Revisi UU KPK pada 2019 silam.
"Setelah revisi UU KPK itu, presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain `cantik`," ujar Ubedilah dalam edisi perdana podcast Narada Syndicate Demokrasi di Indonesia pada Kamis (14/12).
Ubedilah melanjutkan, pasca revisi UU KPK itu sangat tampak juga nepotisme yang melibatkan Jokowi dan anak-anaknya dalam bisnis terjadi. Nepotisme itulah menurut Ubedilah sangat merusak demokrasi.
"Dan sekarang semakin terbukti, karena Gibran anak Presiden, dia bisa jadi calon wakil presiden," imbuh dia.
Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law. UU yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
Dengan tidak didengarnya berbagai aspirasi rakyat itu, menurut Ubedilah membuat indeks demokrasi Indonesia anjlok hingga skor 6,30.
"Itu menunjukkan bahwa di rezim saat inilah, indeks demokrasi terburuk kita peroleh," terang dia.
Ubedilah menambahkan, era Jokowi ini telah masuk pada New Authoritarianism. Dalam otoritarianisme baru ini, tindakan otoriter rezim berlindung dibalik regulasi.
"Hal itu tampak ketika keinginan Jokowi mengendalikan KPK dilegalkan oleh revisi UU KPK, kemudian sentralisasi perizinan dilegalkan oleh UU Omnibus Law. Yang paling parah, adalah ketika kehormatan Mahkamah Konstitusi dirubuhkan oleh keluarganya, dan Jokowi diam," tutup dia.
KEYWORD :Joko Widodo Presiden Jokowi Kemunduran Demokrasi
