Gedung markas besar PBB difoto dengan logo PBB di wilayah Manhattan, New York City, New York, AS, 1 Maret 2022. (Foto: Reuters/Carlo Allegri)
JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi mengenai bantuan lebih banyak untuk Gaza setelah beberapa hari tertunda dan melemahnya pernyataan yang tidak menyerukan gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina, yang memicu reaksi balik di mana beberapa orang menggambarkannya sebagai “sangat tidak cukup” dan “hampir tidak berarti".
Resolusi tersebut hanya menyerukan langkah-langkah “untuk menciptakan kondisi bagi penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, dan diadopsi pada hari Jumat dengan 13 suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan Amerika Serikat serta Rusia abstain.
Resolusi tersebut juga menuntut semua pihak “memfasilitasi dan memungkinkan penyaluran bantuan kemanusiaan dalam skala besar secara cepat, aman dan tanpa hambatan” kepada warga sipil Palestina.
Hal ini terjadi setelah beberapa kali penundaan dan perundingan tertutup yang sulit bertujuan untuk mencapai kompromi dalam bahasa yang tidak akan ditolak oleh Washington, yang memveto resolusi DK PBB lainnya yang menyerukan gencatan senjata segera pada awal bulan ini.
Meskipun resolusi DK PBB mengikat secara hukum, Alan Fisher dari Al Jazeera mengatakan bahwa Israel dan negara-negara lain telah mengabaikannya di masa lalu.
“Keadaan dan konsekuensi bagi orang-orang yang menolak untuk mengikuti resolusi Dewan Keamanan tampaknya jauh lebih buruk bagi beberapa negara dibandingkan negara lain,” kata Fisher, yang melaporkan dari Yerusalem Timur yang diduduki.
Para pejabat Palestina mengatakan bahwa lebih dari 20.000 orang, sekitar 70 persen dari mereka anak-anak dan perempuan, telah tewas dalam serangan darat, udara dan laut Israel di Jalur Gaza sejak dimulainya perang pada tanggal 7 Oktober.
Demokrat Waspadai Kehadiran Kelompok pro-Palestina yang Tuntut Embargo Senjata dalam Konvensi
Meskipun para pejabat tinggi PBB dan badan-badan bantuan internasional menyambut seruan untuk memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan, mereka mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup karena sebagian besar penduduk di wilayah kantong tersebut yang berjumlah 2,3 juta orang harus mengungsi, ancaman kelaparan dan penyebaran penyakit yang akan segera terjadi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa ia berharap resolusi tersebut dapat meningkatkan penyaluran bantuan, “tetapi gencatan senjata kemanusiaan adalah satu-satunya cara untuk mulai memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di Gaza dan mengakhiri mimpi buruk mereka yang sedang berlangsung” .
Ketua Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyambut baik resolusi tersebut tetapi menegaskan kembali perlunya “gencatan senjata segera”.
Scott Paul dari Oxfam America menekankan kepada Al Jazeera bahwa bantuan ke Gaza “tidak dapat berfungsi ketika bom berjatuhan dan menghancurkan rumah, pabrik, peternakan, pabrik, [dan] toko roti”.
“Tidak ada gunanya membawa tepung jika Anda tidak bisa membuat roti dengan tepung itu. Jadi fokusnya salah total,” kata Paul.
Badan amal medis internasional Doctors Without Borders (Medecins Sans Frontieres, atau MSF) mengatakan langkah tersebut “sangat kurang” dari apa yang diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang mengerikan.
“Resolusi ini telah diperlunak hingga dampaknya terhadap kehidupan warga sipil di Gaza hampir tidak ada artinya,” kata Direktur Eksekutif MSF-USA Avril Benoit dalam sebuah pernyataan.
“Siapa pun yang mempunyai hati nurani setuju bahwa peningkatan besar-besaran respons kemanusiaan di Gaza harus dilakukan tanpa penundaan.”
Semua upaya untuk mengatasi “bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya” di Gaza harus disambut baik, kata Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty International, namun menekankan bahwa “gencatan senjata segera saja sudah cukup”.
Dia mengatakan resolusi tersebut “dipermudah secara signifikan” dan “tidak memadai” dan menambahkan bahwa “memalukan bahwa AS mampu menunda dan menggunakan ancaman hak vetonya untuk memaksa Dewan Keamanan PBB melemahkan seruan yang sangat dibutuhkan untuk resolusi tersebut” segera diakhirinya serangan yang dilakukan oleh semua pihak”.
Tamer Qarmout, asisten profesor kebijakan publik di Institut Studi Pascasarjana Doha, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemungutan suara tersebut menunjukkan betapa PBB menjadi “tidak relevan” dalam menyelesaikan perang.
“Ketika PBB dibentuk setelah Perang Dunia II, PBB seharusnya mengatasi dan mencegah konflik serupa seperti yang terjadi di Gaza,” ujarnya.
“Tetapi ini adalah organisasi politik yang dikendalikan oleh negara-negara kuat, terutama negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi politik ada dalam setiap kebijakan dan detail kecil dari pekerjaan PBB.
“Saya kira perang ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur PBB… PBB menjadi tidak relevan, terpinggirkan, sangat dipolitisasi dan mandatnya kini dipertanyakan,” tambahnya.
Ardi Imseis, asisten profesor hukum internasional di Queen`s University di Kanada, mengatakan DK PBB sekali lagi gagal dalam tanggung jawabnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional karena tindakan salah satu anggotanya, AS, yang melindungi sekutunya Israel.
Hari ini, katanya kepada Al Jazeera, keduanya “mendapatkan diri mereka dalam bahaya terhadap seluruh komunitas internasional dan semua itu mengorbankan penduduk sipil di Jalur Gaza – tidak berdaya, kelaparan, diusir dari rumah mereka, menjadi sasaran konflik.” dengan taktik bumi hangus”.
Berikut beberapa reaksi lain terhadap pemungutan suara hari Jumat:
Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan dalam pidatonya setelah pemungutan suara bahwa resolusi tersebut merupakan “langkah ke arah yang benar” namun yang diperlukan adalah gencatan senjata segera.
Ia mengatakan Palestina mendukung amandemen resolusi yang diajukan Rusia, namun ditolak AS. Rancangan awal menyerukan gencatan senjata segera, dan amandemen Rusia menyerukan “penundaan” pertempuran, namun hal ini juga ditentang.
“Apa yang kami hadapi adalah upaya penghancuran rakyat kami, dan pengusiran mereka selamanya dari tanah mereka. Inilah tujuan Israel, tujuan sebenarnya. Tidak ada masa depan bagi warga Palestina di Palestina,” kata Mansour.
Berbicara pada pertemuan dewan, utusan Israel Gilad Erdan mengatakan, “Fokus PBB hanya pada mekanisme bantuan ke Gaza tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan kenyataan” dan PBB harus fokus pada pembebasan tawanan yang ditahan di Gaza.
Erdan berterima kasih kepada AS atas dukungannya selama perundingan resolusi tersebut, yang menurutnya menjaga kemampuan Israel untuk terus memeriksa bantuan yang masuk ke Gaza.
Menteri Luar Negeri Eli Cohen mengatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa Israel akan melanjutkan perangnya di Gaza “sampai semua sandera dibebaskan dan Hamas di Jalur Gaza dilenyapkan”.
Hamas
Kelompok bersenjata Palestina yang menguasai Gaza tampaknya tidak sependapat dengan sikap Otoritas Palestina mengenai resolusi tersebut, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak berbuat cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Palestina yang terkepung di Jalur Gaza.
“Selama lima hari terakhir, pemerintah AS telah bekerja keras untuk menghilangkan esensi resolusi ini, dan mengeluarkannya dalam formula yang lemah ini… hal ini bertentangan dengan keinginan komunitas internasional dan Majelis Umum PBB dalam menghentikan agresi Israel terhadap negara kita. rakyat Palestina yang tak berdaya,” demikian pernyataan Hamas.
Amerika Serikat
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan Washington yakin resolusi tersebut “menyerukan langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan diperluas serta menciptakan kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”.
Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengabaikan “kata-kata kasar” Rusia mengenai resolusi tersebut dan mengkritik Moskow karena “menciptakan kondisi yang mereka keluhkan saat ini dalam perang yang tidak beralasan di Ukraina”.
Rusia
Vassily Nebenzia, utusan Rusia, mengatakan langkah AS dalam resolusi tersebut telah menghasilkan rancangan resolusi yang “tidak bergigi” dan “kebiri”.
Nebenzia secara khusus mengkritik pernyataan yang meremehkan yang menyerukan penciptaan “kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan”, dengan mengatakan bahwa pihaknya gagal untuk benar-benar menghentikan pertempuran dan akan memberi Israel “kebebasan” untuk melanjutkan operasinya. (*)
KEYWORD :
Israel Teroris PBB Israel Palestina Gaza kejahatan perang
