Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim. Foto: dok. Jurnas
JAKARTA, Jurnas.com - Tahun 2023 merupakan tahun dimana sepenuhnya aktivitas usaha kembali berjalan normal, setelah negara-negara didunia, termasuk Indonesia didera Pandemi Covid-19 sepanjang kurun waktu dua tahun sebelumnya, yang banyak kalangan menyebut masa itu sebagai periode yang sulit.
Namun, sektor logistik merupakan salah satu sektor usaha yang tergolong tahan bantingbahkan cenderung alami pertumbuhan aktivitas dimasa-masa sulit tersebut, bahkan terus alami pertumbuhan paralel dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Pemerintah diatas 5% pada tahun ini.
Menurut Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, optimistis bisnis logistik di tanah air akan semakin prospektif. Karenanya, pelaku logistik di Indonesia mesti merapatkan barisan dengan cara kolaborasi agar bisa berdaya saing baik di domestik (dalam negeri) maupun internasional.
Apalagi, UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah turunannya, serta Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, investor asing bisa memiliki saham hingga 100% di bidang usaha jasa pengurusan transportasi.
Adil menyebutkan, kegiatan bisnis logistik dan rantai pasok sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja pemerintah. Sedangkan perkembangan ekonomi sangat tegantung pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat di suatu wilayah atau negara.
Di sisi lain, trend bisnis logistik dan rantai pasok secara nasional dan internasional perlu diantisipasi. Karenanya, kolaborasi tidak hanya dengan sesama perusahaan anggota, tapi perlu juga melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor industri logistik dan rantai pasok.
"Sudah saatnya pelaku usaha logistik nasional berkolaborasi dalam meningkatkan kinerja logistik sekaligus memacu investasinya supaya cita-cita Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang digaungkan Pemerintah RI saat ini bisa terwujud," sergah Adil.
Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, yakni meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan logistik melalui program Diklat dan sertifikasi kompetensi.
"Kompetensi SDM perusahaan pun tidaklah cukup, karena dengan perkembangan bisnis logistik yang sangat cepat, sehingga dibutuhkan pimpinan perusahaan yang memiliki pola pikir terbuka, kolaboratif dan inovatif," tegas Adil.
Tranformasi layanan logistik melalui digitalisasi juga menjadi syarat mutlak agar perusahaan logistik mampu berdaya saing. Karenanya, sejak awal pelaku logistik yang tergabung di ALFI terua mendorong program National Logistik Ekosistem (NLE).
Adil menyebutkan, NLE merupakan program Pemerintah sebagai terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik. NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.
Dengan adanya kolaborasi digital dalam satu platform yakni NLE, pemerintah memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antarpulau.
Adapun Penataan NLE telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional serta didukung dengan program Strategi Nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Implemetasi NLE akan diperluas ke 34 pelabuhan serta 12 bandara. Sementara tercatat lebih dari 15 K/L dan lebih dari 50 platform logistik yang telah berhasil diintegrasikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam platform NLE di bawah pengelolaan LNSW Kementerian Keuangan itu.
Pembenahan layanan logistik melalui NLE melingkupi empat pilar yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah, kolaborasi platform logistik (penyedia transportasi, shipping, gudang, dsb), kemudahan pembayaran, dan tata ruang kepelabuhan.
"NLE perlu didorong terus implementasinya, mengingat belum semuanya terintegrasi, termasuk dengan platform yang dibangun oleh pelaku logistik swasta," ucap Adil.
Kualitas InfrastrukturAdil menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas layanan logistik yang lebih baik, diperlukan juga kualitas infrastruktur yang memadai, terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau untuk.
Karena itu, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dari kegiatan logistik, selain perlu infrastruktur pelabuhan dan bandara yang lebih baik (terkoneksi dengan jalur perdagangan), juga kualitas infrastruktur jalan dan transportasi darat yang lebih masif.
"Semua itu untuk lebih banyak lagi menarik investasi, sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam jaringan supply chain global," ujar Adil.
Hal lain yang tak boleh terlupakan, kata Adil adalah memberdayakan UMKM sehingga tercipta pengusaha-pengusaha muda di bidang logistik untuk membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya.
Potensi DKI JakartaDKI Jakarta merupakan wilayah yang tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi, yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp 3.186,46 triliun.
Dengan asumsi bahwa biaya logistik mencapai 23,5% dari PDRB, maka kue logistik di DKI Jakarta nilainya mencapai sekitar Rp 748,48 triliun.
Sedangkan bila mengacu kepada perhitungan Bappenas, biaya logistik mencapai 14,29% dari GDP, maka potensi logistik di DKI sekitar Rp.455 triliun.
Investasi di DKI Jakarta juga terus meningkat, dimana pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai Rp 143 triliun atau meningkat 38,4% dibandingkan dengan tahun 2021.
Adil mengatakan, potensi kegiatan logistik di DKI Jakarta itu sebagai peluang sekaligus tantangan para pelaku usaha logistik di Jakarta saat ini maupun di tahun 2024 memsatang atau yang dikenal dengan tahun shio Naga Kayu.
"Namun sebagai pelaku usaha kami tetap optimistis sektor logistik di 2024 bisa tetap tumbuh meskipun ditengah dinamika perpolitikan nasional maupun pemgaruh ekonomi dan geopolitik global imbas masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina saat ini," ujar Adil Karim.
KEYWORD :ALFI DKI Logistik Tahun Naga Kayu
