Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menyoroti rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal tahun 2025. Meskipun landasannya adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan meminta pemerintah mencermati situasi ekonomi global sebelum menetapkan kenaikan tersebut.
“Ya memang ada beberapa pertimbangan, karena ekonomi baru tumbuh kemudian sektor konsumsi juga baru menggeliat, orang baru benah-benah toko. Tapi itu kan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR karena kita juga melihat APBN kan juga butuh beberapa pendapatan dari sektor pajak,” kata Fathan, Kamis (2/5).
Oleh karena itu, lanjut dia, Komisi IX akan melihat bagaimana situasi ekonomi ke depan dan dari situlah nantinya dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apakah sudah pas atau belum pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Nanti kita lihat juga Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan belum meng-announce sekarangmasih coba melihat kemungkinan untuk opsi-opsi,” jelas Fathan.
Meski belum akan dibahas dalam waktu dekat, lanjutnya, rencana kenaikan PPN ini akan dipertimbangkan untuk dikaji ulang dengan mencermati kondisi situasi perekonomuan global.
“Kita akan mencermati terus karena situasi ekonomi global kan tidak membaik dan Indonesia juga harus waspada terhadap situasi ini,” tuturnya.
Untuk diketahui, jika kebijakan PPN sebesar 12 persen ini akan diberlakukan, maka Indonesia nantinya akan menempati negara dengan PPN tertinggi di Asia Tenggara bersama dengan Filipina yang juga memiliki tarif PPN sebesar 12 persen.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi XI Fathan PPN pajak ekonomi global
