Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi. (Humas Fraksi PPP DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan keputusan calon presiden (capres) yang diusungnya, Ganjar Pranowo, untuk menjadi oposisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak ada kaitannya dengan sikap internal.
Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa keputusan itu disebut hak pribadi Ganjar.
“Tentunya itu hak pribadi beliau, tidak ada kaitannya dengan PPP, tapi sekali lagi kami menghormati hak prerogatif beliau,” kata Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (8/5).
Kendati begitu, Awiek menekankan PPP menghormati keputusan Ganjar, termasuk calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD. Dia kembali menyebut keputusan itu sebagai hak politik dari masing-masing.
DPR Dukung Penuh Target Indonesia Bebas TBC 2029
“Kami menghormati pilihan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu hak politik beliau yang tidak bisa kita campuri. Beliau punya hak tersendiri untuk mengambil sikap politik,” kata Awiek.
Di sisi lain, dia menyatakan hingga saat ini PPP belum menentukan sikap untuk merapat atau tidak ke pemerintahan Prabwo-Gibran. Dia mengatakan PPP tengah fokus dalam sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Belum, karena PPP masih berfokus pada gugatan di MK. (Jadi) belum menentukan sikap,” kata dia.
Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi di kabinet Prabowo-Gibran. Dia ingin menjadi penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah.
“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud.
Kendati begitu, Ganjar menegaskan menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dia memilih berada di luar untuk mengontrol jalannya pemerintahan tersebut.
KEYWORD :
Warta DPR PPP Achmad Baidowi Ganjar Pranowo oposisi
