Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Partai Golkar mendukung rencana revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai UU Kementerian Negara perlu dibuat fleksibel agar mengakomodasi visi-misi serta kebutuhan presiden dan wakil presiden yang menjabat.
“Karena tantangan yang dihadapi pemerintahan tentu dari periode ke periode bisa jadi berbeda-beda. Karena itu, fleksibilitas UU dalam mengakomodasi apa yang menjadi visi-misi presiden terpilih tentu harus dibuka secara lebar,” ujar Ace kepada wartawan, Rabu (15/5).
Anggota DPR RI ini jelaskan, kementerian harus bisa mengakomodasi kebutuhan ke depan. Di samping untuk kebutuhan aspek politis.
“Ini semua tentu harus diakomodasi di dalam UU tentang Kementerian supaya kementerian tersebut memang bisa mengakomodasi bukan hanya aspek politis, tapi juga aspek kebutuhan teknokratis di mana negara menghadapi tantangan yang saya sampaikan,” katanya.
Ace belum berbicara apa saja kementerian yang perlu ditambah. Selain itu, perlunya memperhatikan preferensi presiden dan wakil presiden terpilih.
“Masyarakat memilih capres itu pasti punya preferensi. Nah, preferensi itu saya kira sesuai dengan apa yang menjadi visi-misi presiden,” katanya.
Dia menambahkan bahwa kebutuhan kementerian harus disesuaikan dengan visi-misi dan program presiden terpilih.
“Karena itu, saya kira bukan sesuatu yang tidak mungkin jika proses kebutuhan portofolio kementerian itu ya harus disesuaikan dengan visi misi dan program yang ditawarkan oleh capres tersebut,” ujar Ace.
KEYWORD :
Golkar Revisi UU Kementerian Negara Ace Hasan Syadzily
