Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional menyusul terjadinya ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), pekan lalu.
Menurut dia, pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan China. Sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter.
"Ini adalah momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam kita semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat. Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (22/5).
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menyebutkan, penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan Pemerintah.
“Berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini,” terang Mulyanto.
“Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antarpekerja. Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah.”
Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.
"Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat. Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis," kata Mulyanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto kecelakaan smelter PT KFI
