Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan. (Foto: Dok. Parlemetaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho merespon pernyataan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, yang bicara soal amendemen UUD 1945 serta menyatakan tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR.
Menurut dia, pembahasan amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bisa menciptakan ketidakstabilan politik bila dilakukan pada saat ini.
Selain bisa menciptakan ketidakstabilan politik, menurutnya, membahas amendemen UUD 1945 sekarang juga dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi pascapenyelenggaraan Pemilu 2024.
"Menurut saya membahas amandemen UUD setelah Pemilu dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu konsolidasi demokrasi yang baru saja berlangsung," kata Irwan kepada wartawan pada Kamis (6/6).
Anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menyatakan pembahasan amendemen UUD 1945, khususnya terkait Presiden kembali dipilih oleh MPR tidak tepat dilakukan sekarang.
Menurutnya, hal itu akan menimbulkan pertanyaan publik secara luas.
"Ini kan kita baru selesai pilpres ya, presiden terpilih saja belum dilantik," kata Juru Bicara TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu itu.
Irwan menyarankan agar energi politik bangsa difokuskan pada implementasi program-program Prabowo-Gibran, bukan perubahan konstitusional yang mendasar. Menurutnya, fokus terhadap hal itu lebih dibutuhkan rakyat saat ini.
Ia menambahkan, usulan mengamandemen UUD 1945 saat ini justru bisa memperburuk polarisasi politik di masyarakat.
"Seharusnya wacana yang dibangun adalah tentang mempersatukan masyarakat, bukan malah membuatnya terpolarisasi," tutur Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Sebelumnya, Amien mengunjungi pimpinan MPR pada Rabu, 5 Juni 2024. Amien mengatakan kunjungan itu turut membahas terkait amendemen UUD 1945.
"Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman," kata Amien.
KEYWORD :
Warta DPR Demokrat Irwan amandemen konstitusi MPR
