![Transformasi itu harus menyentuh kepada sisi-sisi masyarakat yang termarjinalisasi dan juga masyarakat yang juga sebelumnya mungkin unbankable atau belum memiliki akses terhadap finansial.](https://www.jurnas.com/images/posts/1/2024/2024-06-10/2a44011486be2eda2254308427ec1e41_1.jpeg)
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jerudong, Jurnas.com - DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengikuti pertemuan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-15 di Jerudong, Brunei Darussalam.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Delegasi DPR RI Putu Supadma Rudana menekankan transformasi digital ekonomi dan keberlanjutan (sustainability) harus memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata bagi masyarakat di ASEAN, khususnya masyarakat yang termarjinalkan dan tidak memiliki akses terhadap finansial.
"Transformasi itu harus menyentuh kepada sisi-sisi masyarakat yang termarjinalisasi dan juga masyarakat yang juga sebelumnya mungkin unbankable atau belum memiliki akses terhadap finansial. Dengan adanya sesi konferensi ini kita berharap semua pihak dapat mendapatkan manfaatnya," katanya dalam keterangan resmi, Senin (10/6).
Hal yang sama diutarakan usai menjadi panelis pada Forum Tripartite bertajuk "ASEAN`s Digital Economy & Cyber Resilience" yang menjadi side event AIPA Caucus ke-15, di Jerudong, Brunei Daarussalam.
Dalam sesi Tripartite Forum Panel "Digital Transformation and Sustainability" tersebut, Putu juga mengaku bahwa esensi dari forum ini memang membahas ketangguhan di bidang digital berikut keamanan siber (cyber security) di dalamnya. Namun Pemerintah dan Parlemen harus menjadikan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhirnya.
"Tapi rakyat pada ujungnya mereka harus mendapatkan kesejahteraan daripada transformasi digital yang terjadi. Tentu isu ini kita angkat (karena) kita ingin memastikan bahwa apa yang kita miliki di berbagai tempat di belahan ASEAN ini mampu juga bersanding dan mampu kita pasarkan ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan konsep daripada digital transformation itu," ucap Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Putu juga menyampaikan pentingnya harmonisasi dan sinergi sektor ekonomi digital untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Terlebih, Indonesia sendiri negara dengan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dengan jumlah lebih dari 280 juta jiwa memiliki berbagai tantangan di dalamnya untuk mewujudkan transformasi dan transisi digital tersebut.
Putu menekankan besarnya potensi ekonomi digital Indonesia dan perlunya dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi digitalisasi di segala sektor.
"Tentu saya sampaikan tadi bahwa posisi dalam bidang transformation dan sustainablity tidak bisa hanya terfokus pada big corporation saja, dalam hal ini private sector yang akan mendapatkan manfaat atau hanya beberapa negara saja. Tapi bagaimana kita mampu melakukan transformasi memberikan kontribusi yang komprehensif kepada usaha-usaha mikro kecil menengah kita," tandasnya.
Ia juga mengharapkan adanya sinergi yang baik antara parlemen, pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong transformasi digital berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan korporasi besar, tetapi juga bisnis kecil dan masyarakat luas.
"Kita jelaskan tadi bahwa usaha mikro kecil (dan) menengah adalah tulang punggung daripada perekonomian Indonesia (karena) memberikan kontribusi lebih dari 97 persen lapangan kerja kepada masyarakat kita, belum lagi memberikan kontribusi 61 persen atau lebih terhadap GDP Indonesia, artinya apa? Artinya bahwa kesinambungan yang berkelanjutan itu justru adalah transformasi digital yang memberikan tools dan komitmen kepada masyarakat yang terbawah dalam hal ini UMKM," tutupnya.
Salah satu tujuan dari SDG`s adalah mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat, dan ekonomi digital diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat, terutama pada sektor UMKM. Putu juga menambahkan bahwa transformasi digital harus tetap mengedepankan sisi humanis dengan tetap menjaga interaksi langsung antar masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh anggota parlemen negara ASEAN, perwakilan negara partner ASEAN, lembaga penelitian (think tank), pelaku bisnis dan perusahaan teknologi informasi.
KEYWORD :
Warta DPR BKSAP Putu Supadma Rudana ASEAN transformasi digital