Anggota Panja Timah DPR RI, Aria Bima. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Panja Timah Komisi VI DPR RI harus segera menemukan solusi mengatasi dilema pertambangan timah ilegal, salah satunya yang terjadi di Bangka Belitung.
Wakil Ketua Panja Timah Komisi VI DPR RI, Aria Bima menjelaskan, solusi ini dilakukan untuk menekan kerugian negara dan menguntungkan masyarakat setempat.
"Saya kira Panja Timah harus menemukan solusi itu. Dan yang lebih penting lagi menjaga lingkungan (agar) Bangka ini tidak dieksplorasi dan dieksploitasi, tanpa menjaga keberlangsungannya," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (27/6).
Saat melihat langsung pertambangan legal dan ilegal di Pulau Bangka, Aria menyampaikan, Panja Timah ingin memitigasi proses penambangan timah di Bangka ini.
Proses penambangan legal yang dilakukan PT. Timah selalu ada pemulihan ekologinya pasca penambangan. Kolam besar bekas eksplorasi timah, misalnya, ada yang dimanfaatkan untuk penangkaran buaya atau ditanami kembali dengan tanaman mangrove. Sementara yang ilegal kian merusak ekologi setempat.
"Kunjungan ini untuk bisa melihat secara langsung dari hulunya. Proses penambangannya seperti apa, baik yang legal maupun yang ilegal. Kita mau memitigasi alur proses penambangan timah itu seperti apa. Kerugian negara yang Rp300 triliun lebih itu, kan, akumulasi dari kerugian termasuk kerugian masalah lingkungannya," kata Politikus PDIP ini.
Aria menjelaskan, tambang-tambang ilegal yang beroperasi di sekitar area pertambangan milik PT. Timah jadi beban masalah pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat lokal yang dipekerjakan di pertambangan ilegal itu tak memahami soal legal dan ilegal itu.
“Di sinilah butuh solusi jangka panjang yang holistik untuk menyelamatkan pendapatan negara, lingkungan, dan di sisi lain menyejahteralan masyarakat.”
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VI Aria Bima Bangka Belitung PT Timah tambang ilegal Panja
