Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto Humas Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Hingga akhir Mei 2024, utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka ini naik Rp14,59 triliun dibandingkan April 2024 yang tercatat Rp8.338,43 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.
SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.
Jokowi Minta Harga Alkes Bisa Ditekan Turun
Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).
Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.
Terakhir, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan.
"Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal," tutup Menkeu.
KEYWORD :
Utang Pemerintah Sri Mulyani APBN
