Contoh virtual reality yang dikembangkan oleh pendidikan vokasi (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek, Kiki Yuliati, meminta satuan pendidikan vokasi mulai membidik program-program nongelar, alih-alih mempertahan program bergelar. Pasalnya, saat ini kebutuhan industri dan teknologi berubah amat cepat.
Program-program nongelar ini juga bertujuan menyasar pekerja yang ingin memperbarui kompetensinya kembali, guna memenuhi kebutuhan dunia kerja yang berjalan dinamis.
"Program vokasi itu harus siap dengan program-program yang lebih pendek. Bayangkan belajarnya empat tahun, dalam lima tahun sudah expired," kata Kiki di sela-sela kegiatan SkillsIndonesia 2045 di Jakarta pada Jumat (19/7) kemarin.
"Maka mestinya program-program itu lebih relevan dan lebih pendek, dan satuan pendidikan vokasi sudah mulai memikirkan program program nongelar untuk keperluan reskilling, upskill, dan retraining. Jadi, jangan terpaku pada program-program bergelar yang lama, sementara angkatan kerja ini butuh yang cepat," dia menambahkan.
Kiki sekaligus memperingatkan seluruh pendidikan vokasi untuk lebih jeli dan sensitif dalam membaca tren masa kini. Prediksi ahli mengenai pekerjaan yang akan hilang dan yang akan muncul, tak cuma memungkinkan perubahan program studi, namun juga penyesuaian materi yang disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.
"Hal-hal yang sudah bisa dipelajari sendiri oleh siswa, tidak perlu ada mata pelajaran khusus, karena siswa sekarang kan digital native. Mereka sudah bisa secara mandiri menguasai. Jadi bisa ditambahkan sesuatu yang perlu ditambahkan," ujar Kiki.
Kiki juga mengajak seluruh insan yang berada di ekosistem pendidikan vokasi, untuk tetap menyatukan langkah menyiapkan skill yang dibutuhkan untuk kemajuan Indonesia.
"Satukan langkah dengan cara masing-masing. Sekarang sudah terlihat formulasinya, mulai dari mengasah soft skill, kemampuan belajar, pembelajaran sepanjang hayat, kemampuan berpikir," kata Kiki.
Penyelarasan Vokasi dan DUDI Perlu Ditingkatkan
Guna memenuhi kebutuhan industri, erat kaitannya pula dengan kemitraan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Plt. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) Ditjen Pendidikan Vokasi, Uuf Brajawidagda, menyebut keselarasan vokasi dan DUDI masih perlu ditingkatkan.
Dalam laporannya, Uuf menyampaikan dari studi di 38 provinsi diperoleh gambaran makro bahwa keselarasan masih bervariasi di antardaerah ketika membandingkan potensi ekonomi daerah dan konsentrasi keahlian di SMK.
"Hanya di beberapa daerah menunjukkan keselarasan yang cukup tinggi, seperti di Bali dan Kepulauan Riau," kata Uuf.
Secara umum hasil kajian menunjukkan terdapat tren yang konsisten, dari enam komponen sistem satuan pendidikan vokasi, yaitu kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), peserta didik, sarana dan prasarana (sarpras), dan kemitraan.
Menurut Uuf, kelemahan keselarasan justru terjadi pada tiga komponen sistem yang menjadi penciri khusus pendidikan vokasi, yaitu komponen PTK, sarpras, dan kemitraan.
"Dari ketiga komponen tersebut, lemahnya komponen kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI menjadi fenomena yang menarik dan perlu mendapat perhatian lebih," ujar dia.
Uuf mengatakan bahwa untuk membangun kemitraan yang baik antara satuan pendidikan vokasi dan DUDI, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan semua pihak, terutama pihak DUDI, baik dari sisi cara pandang, keberadaan, keterjangkauan, kesesuaian kompetensi, kualifikasi, maupun kebersediaan DUDI yang bersangkutan.
"Keseluruhan keunikan tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait, dan pengelolaan kemitraan yang lebih profesional dan terorganisir," dia menambahkan.
KEYWORD :Program Nongelar Pendidikan Vokasi Kiki Yuliati Uuf Bradjawidagda Kemdikbudristek
