Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan.
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik proses lelang dalam pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu didalami penyidik lewat dua saksi pada Senin, 22 Juli 2024.
Kedua saksi itu adalah Baiq Fatmi selaku bendahara dan Purwanto Joko Astriyo selaku Asisten Teknis pada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR NTB/Anggota Pokja.
"Ditanya tentang proses lelang pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di NTB," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangannya pada Senin petang.
Penyidik KPK sedianya memeriksa dua saksi lainnya pada hari ini. Mereka ialah Pejabat Peberbut SPM atau Penguji SPP, Jublina Marselina Tawa dan Kepala Balai Sarana Prasarana Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya NTB, Ika Sri Rejeki.
"(Saksi) berhalangan hadir, dan sudah konfirmasi untuk penjadualan ulang," ujarnya.
Untuk diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek TES atau shelter tsunami di NTB. Proyek ini dibangun menggunakan anggaran Kementerian PUPR.
KPK mentaksir kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp19 miliar. Proyek tersebut digarap oleh satuan kerja penataan bangunan dan lingkungan, kegiatan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan NTB, Kementerian PUPR tahun 2014.
Selain itu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Para tersangka terdiri dari seorang penyelenggara negara dan seorang pegawai BUMN.
Namun, belum diungkap identitas lengkap dari tersangka dimaksud. Para tersangka dan kontruksi perkara akan diumumkan KPK pada saat penyidikan perkara ini telah cukup.
Berdasarkan informasi, kedua tersangka terdiri dari seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial Aprialely Nirmala dan kepala proyek PT Waskita Karya berinisial Agus Herijanto.
Selain itu, lembaga antikorupsi juga menggandeng ahli kontruksi untuk mengecek kualitas dari shelter tersebut. KPK menyebut terdapat penurunan kualitas pada beberapa shelter tsunami.
KEYWORD :Korupsi Shelter Tsunami NTB KPK Kementerian PUPR Lelang Proyek
