![Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada.](https://www.jurnas.com/images/posts/1/2024/2024-01-04/5ca4e97a2c1f0eee43f1b0eb3d43000d_1.jpeg)
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI. Mulyanto, menyambut baik rencana Pemerintah meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024.
Menurutnya BBM rendah sulfur ini baik bagi lingkungan hidup dan eco-friendly, sehingga layak didukung sebagai upaya menurunkan angka polusi udara, terutama di perkotaan.
Kendati begitu, politikus PKS ini menilai, kalau BBM rendah sulfur di atas dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi yang sekarang ini ada, baik Solar ataupun Pertalite tentu diskusinya akan semakin dalam dan luas, karena ini akan terkait dengan banyak hal, baik kondisi keuangan negara, tingkat inflasi, maupun daya beli masyarakat. Jadi tidak bisa serta-merta menjadi pengganti BBM penugasan.
"Langkah tersebut bagus-bagus saja selama tidak dimaksudkan sebagai pengganti BBM bersubsidi yang sekarang ada," terang dia kepada wartawan, Senin (22/7).
DPR Dukung Penuh Target Indonesia Bebas TBC 2029
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menyebut upaya Pertamina atau badan usaha lain dalam melakukan aksi korporasi dengan memproduksi dan mendistribusikan BBM jenis baru yang lebih eco friendly, sesuai bingkai regulasi yang ada, merupakan langkah bagus.
Dengan demikian masyarakat punya banyak pilihan dalam penggunaan BBM ramah lingkungan. Namun BBM seperti itu mestinya masuk dalam kategori BBM jenis umum seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite atau Pertamina Dex. Karena BBM tersebut diperjualbelikan secara umum mengikuti mekanisme pasar.
Berbeda dengan Solar atau Pertalite yang dikategorikan sebagai BBM bersubsidi. Karena BBM jenis ini disubsidi/dikompensasi oleh negara, sehingga tidak diperjualbelikan secara umum, tetapi didistribusikan secara khusus melalui pasar yang teregulasi.
"Jadi terkait dengan BBM bersulfur rendah ini tinggal kita tunggu info lebih detil lagi seperti; berapa kandungan sulfurnya, berapa harganya, apakah seratus persen produk domestik atau impor, berapa tingkat TKDN-nya, dll.
Kalau BBM rendah sulfur di atas dimaksudkan untuk mengganti BBM bersubsidi, maka itu bukan lagi aksi korporasi, karena terkait dengan banyak hal di luar kewenangan korporasi, tetapi sudah masuk ranah kebijakan Pemerintah," jelasnya.
Untuk diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana meluncurkan BBM jenis baru pada bulan Agustus 2024.
Diperkirakan BBM tersebut kandungan sulfurnya sesuai dengan standar Euro 4, yakni sebesar 50 ppm, berbeda dengan bahan bakar yang ada sekarang yang kandungan sulfurnya cukup tinggi mencapai 2.500 ppm.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto BBM rendah sulfur subsidi