Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah mulai Juli 2024 diharapkan dapat menekan tambang ilegal dan pasar gelap (koridor) komoditas nikel dan timah.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, hal itu agar tidak ada lagi dokter (dokumen terbang) RKAB yang memayungi tambang ilegal. Selain itu, penggunaan SIMBARA ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi tatakelola sumberdaya minerba dan alur transaksi perdagangannya. Sebab, semua kegiatan pertambangan terpantau dalam satu aplikasi terpadu yang akurat dan akuntabel.
"Momennya sedang bagus, karena harga komoditas nikel mulai merambat naik. Kalau over supply dapat dikurangi dan produksi dapat dikendalikan, maka akan menguntungkan tataniaga komoditas ini," terang Mulyanto dalam keterangan resmi, Selasa (23/7).
Politikus PKS ini juga meminta pengamanan dan pengawasan SIMBARA dilakukan secara serius, agar tidak mudah diserang untuk kepentingan tertentu.
DPR Dukung Penuh Target Indonesia Bebas TBC 2029
"Sistem aplikasi digital yang bagus kalau tidak diimbangi oleh pengawasan dan penegakkan hukum, tetap dapat kebobolan. Karena itu SIMBARA harus di-maintenance dengan serius, baik dari aspek teknis maupun aspek pengawasan. Aspek security dan safeguard SIMBARA ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai mengulangi kasus-kasus sebelumnya menjadi sasaran empuk para hacker. Kalau ini terjadi, bisa amburadul," jelas Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI ini minta perawatan teknis SIMBARA dilakukan secara prima, agar sistem ini tidak mudah shutdown (mati). Sebab hal ini akan merugikan para pengusaha.
“Contoh kasus shutdown-nya MOMS (Minerba Online Monitoring System) yang terjadi baru-baru ini membuat perusahaan nikel harus menanggung kerugian, padahal kesalahannya terletak pada sistem bukan pada manajemen perusahaan.”
Selain itu, menurut Mulyanto, Pemerintah harus terus-menerus mengembangkan infrastruktur digital yang ada.
“Lemahnya jaringan internet, khususnya di daerah remote, adalah masalah yang terus berulang. Juga kemampuan pengusaha kecil dalam mengakses sistem, yang masih terbatas, perlu mendapat dukungan,” tandasnya.
Untuk diketahui Pemerintah baru saja melakukan Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7).
SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan penerimaan negara dan tata niaga pada sektor mineral dan baru bara (minerba). Aplikasi ini menjangkau rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir.
SIMBARA mengintegrasikan proses mulai dari single identity wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII SIMBARA Mulyanto tambang ilegal pasar gelap
