Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa baru-baru ini.
Ia mengapresiasi isi tuntutan mahasiswa tersebut karena mewakili suara masyarakat yang selama ini tidak diperhatikan. Tuntutan tersebut merupakan cermin pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa atas nasib bangsa di masa depan.
"Terkait tuntutan di bidang energi dan minerba yakni mendesak Presiden mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 karena bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 serta minta mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel, rasanya hal tersebut sangat wajar,” kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Rabu (24/7).
“Sebab substansi PP Nomor 25 Tahun 2024 yang krusial adalah soal pemberian izin tambang untuk Ormas Keagamaan dan perpanjangan tambang Freeport yang dibolehkan sampai cadangan mineralnya habis. Ini adalah norma pengaturan yang dapat meludeskan sumber daya alam serta menyisakan kerusakan lingkungan hidup bagi masyarakat," imbuhnya.
Terkait tuntutan hilirisasi nikel, Mulyanto juga mendukung agar Presiden mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini. Ia mendesak agar Pemerintah melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.
"Jelang akhir masa jabatannya sebaiknya Presiden Joko Widodo berani membuat kebijakan yang lebih pro-rakyat agar bisa dikenang sebagai pemimpin yang baik ke depannya," demikian Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto mahasiswa tambang Freeport
