Plt Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemdikbudristek, Yogi Anggraena dan anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Sebanyak 95 persen satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka, meski kurikulum ini baru diresmikan sebagai kurikulum nasional pada tahun ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Pusat Kurikulum Kemdikbudristek, Yogi Anggraena, di sela-sela kegiatan Workshop Pendidikan: Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Jakarta, pada Rabu (31/8) kemarin.
"Setelah kami buka sudah 365 ribu satuan pendidikan mendaftar. Di jenjang formal sudah 95 persen di tahun ajaran baru. Meski beluum diwajibkan tapi sudah mayoritas," kata Yogi.
"Kalau ditambah PAUD dan kesetaraan masih 80 persen," dia menambahkan.
Yogi menekankan bahwa sekolah tidak perlu buru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Masih ada waktu tiga tahun ke depan hingga 2027 sebelum kurikulum ini wajib berlaku secara nasional.
"Kalau masih K13 sekarang masih diperbolehkan. Tiga tahun ke depan atau 2027 baru kita siap-siap melalukan perubahan keseluruhan. Boleh bertahap kalau belum siap. Karena ini untuk kesiapan sekolah, keputusannya kembali ke sekolah," ujar Yogi.
Dia menambahkan bahwa Kurikulum Merdeka memang sudah sewajarnya dilakukan, mengingat adanya perubahan kebutuhan kompetensi di dunia saat ini. Karena itu, dia menepis adanya anggapan ganti menteri ganti kurikulum.
"Di Australia, tahun lalu mereka punya kurikulum versi 7, dan sekarang sudah versi 8. Inilah yang penting kami rasa harus lakukan update karena yang sebelumnya sudah tidak relevan," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menyebut Kurikulum Merdeka merupakan upaya untuk menghasilkan siswa didik dengan kemampuan teknis, bukan lagi pemahaman umum sebagaimana yang dihasilkan kurikulum sebelumnya.
Sebab, saat ini peserta didik harus disiapkan untuk menguasai skill komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, dan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja.
"Mereka sudah bisa bersiap dari sejak kelas 2 SMA, dari sejak kelas 3 SMA, sehingga ketika kuliah mereka sudah mantap. Dan juga tentunya ketika mereka di masa kuliah, mereka sudah punya bayangan, punya keinginan, apa yang mereka mau lakukan di dunia pekerjaan," ujar Putra.
Selain itu, Putra juga menekankan pentingnya peran guru dalam Kurikulum Merdeka. Sebab, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, melainkan memberikan bimbingan kepada peserta didik.
"Anak didik kita ini kan terbuka, mereka bisa melihat Google, YouTube, mereka melihat dalam media online, dengan segala platform media, mereka juga melihat dunia luar. Jadi mereka punya aspirasi. Tapi yang namanya basis teori bagaimana mempersiapkan mereka adalah di guru," dia menambahkan.
KEYWORD :Kurikulum Merdeka Kemdikbudristek Yogi Anggraena Putra Nababan
