Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat
Jakarta, Jurnas.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai wajar atas permintaan maaf Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD 2024. Permintaan maaf seorang pemimpin apalagi presiden diakhir masa jabatan adalah menjadi hal yang lumrah.
"Saya pernah menjadi wali kota, wakil gubernur, permintaan maaf bagi penyelenggara eksekutif adalah hal wajar, dan hal normal, etika pemerintahan seperti itu" kata Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).
Menurutnya, yang paling penting adalah mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah dibuat. Sehingga, rakyat dapat menilai tanggung jawab seorang pemimpin tersebut.
"Yang lebih penting lagi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga rakyat yang bisa menilai," tuturnya.`
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf di penghujung masa jabatan sebagai presiden republik Indonesia bersama wakil presiden Ma`ruf Amin.
Menurutnya, 10 tahun sebagai presiden bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa dan negara.
"Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya," kata Jokowi, dalam pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR/DPR/DPD, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (16/8).
"Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.
Saya dan Prof.Dr.(H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf," tuturnya.
Sidang Tahunan DPR 2024 Presiden Jokowi Jokowi Minta Maaf PDI Perjuangan Pidato Kenegaraan
