Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Ketahanan Pangan masih jadi sektor yang diperhatikan Pemerintah. Terbukti, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025), Pemerintah menyiapkan anggaran Rp124,4 triliun.
“Ketahanan pangan menjadi perhatian dari Presiden terpilih. Kami mengalokasikan Rp124,4 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Anggaran itu bakal digulirkan untuk sisi pra-produksi, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen.
Dari sisi pra-produksi, anggaran akan digunakan untuk bantuan alat tangkap ikan sebanyak 10 ribu unit, subsidi pupuk 8,5—9,5 juta ton, bantuan alat dan mesin pertanian 1.012 unit, bantuan benih ikan 131,6 juta ekor, bantuan benih pangan 2.267 hektare, kredit usaha rakyat (KUR) pertanian, dan subsidi resi gudang.
Sementara dari sisi produksi, anggaran dialokasikan untuk program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kemudian, juga untuk cetak sawah 250 ribu hektare, pengembangan kawasan padi 485 ribu hektare, kawasan jagung 250 ribu hektare, bendungan 12 unit, jaringan irigrasi 17 ribu hektare, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, dan asuransi pertanian 1 juta hektare.
Pada sisi distribusi, anggaran digunakan untuk kebutuhan pelabuhan logistik, jalan sepanjang 49.782 kilometer, akses jalan tol, kereta api, finalisasi lima bandara, jalan daerah, cold storage, serta jalan usaha tani.
Selanjutnya, anggaran untuk pemasaran digunakan untuk cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah di 39 lokasi, revitalisasi pasar rakyat, serta KUR UMKM.
Adapun pada sisi konsumen, anggaran ketahanan pangan bakal digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Sembako, dan pemberian makan tambahan balita berisiko stunting.
Rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025 adalah sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis.(ant)
KEYWORD :Menteri Keuangan Sri Mulyani Ketahanan Pangan RAPBN 2025
